PAMEKASAN, RadarMadura.id – Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pamekasan Almara Sugandi dinilai kurang responsif saat dimintai keterangan terkait sejumlah kegiatan dan anggaran di instansinya. Utamanya saat dikonfirmasi berkaitan dengan sejumlah persoalan.
Di antaranya bantuan bibit tembakau senilai Rp 1 miliar yang tidak terserap. Lalu, minimnya serapan kegiatan yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT), serta tambahan anggaran sekitar Rp 15 miliar dalam Perubahan APBD 2026.
Kondisi tersebut mendapat perhatian Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman. Dia menegaskan bahwa wartawan merupakan mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat.
”Seharusnya, ketika wartawan menjadi penyampai berita kepada masyarakat, termasuk berita-berita pembangunan, kita duduk sejajar,” ungkap Kholilurrahman.
Bupati dua periode itu menyarankan agar wartawan menyampaikan persoalan tersebut secara resmi melalui surat kepada bupati.
Surat tersebut nantinya menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menindaklanjuti persoalan komunikasi dengan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
”Nanti berdasarkan surat itu kita tindak lanjuti. Saya tunggu, sehingga tidak bertepuk sebelah tangan,” tuturnya.
Selain itu, mantan anggota DPR RI tersebut mengimbau seluruh perangkat daerah agar terbuka terhadap konfirmasi wartawan.
Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan bagian dari transparansi pemerintahan.
”Saya sudah menekankan bahwa wartawan itu adalah mitra kita,” tegasnya saat ditanya mengenai kemungkinan evaluasi khusus terhadap Kepala DKPP Pamekasan Almara Sugandi. (lil/bil)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
