Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Enam KPM Bantuan DBHCHT Dicoret

I
Penulis: Ina Herdiyana❯
DAUN EMAS: Ketua APTI Bangkalan Moh. Sugianto mengecek kualitas tembakau di Desa Alas Rajah, Kecamatan Blega, Rabu (21/8). (MOH.SUGIANTO/JPRM)
DAUN EMAS: Ketua APTI Bangkalan Moh. Sugianto mengecek kualitas tembakau di Desa Alas Rajah, Kecamatan Blega, Rabu (21/8). (MOH.SUGIANTO/JPRM)

BANGKALAN, RadarMadura.id – Realisasi bantuan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) mulai diproses.


Advertisement

Sebanyak 37 petani tembakau dan buruh pabrik rokok diproyeksikan menjadi penerima bantuan itu. Namun, enam penerima dicoret.

Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Bangkalan Muhammad Aminullah mengaku sudah mengajukan pencarian bantuan kepada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah sehingga tidak lama lagi bantuan itu cair.

”Setelah dari keuangan (BPKAD) nanti ke Bank Jatim untuk disalurkan kepada KPM (keluarga penerima manfaat),” ujarnya Rabu (21/8).

Advertisement

Bantuan DBHCHT diperuntukkan petani tembakau dan buruh pabrik rokok. Awalnya, ada 37 KPM yang diproyeksikan menerima bantuan itu.

Perinciannya, 27 buruh rokok dan 10 petani tembakau. ”Tetapi, ada perubahan sehingga menjadi 31 KPM,” tambahnya.

Lembaganya menghapus enam KPM yang merupakan buruh pabrik rokok. Sebab, saat diverifikasi, enam buruh pabrik rokok itu ternyata sudah berganti sehingga anggaran bantuan yang disiapkan tidak terserap.

Advertisement

”Selain berhenti bekerja (sebagai buruh pabrik rokok), nomornya tidak bisa dihubungi,” jelasnya.

Amin mengakui bantuan yang disalurkan lembaganya tidak merata kepada semua petani tembakau.

Sebab, data yang digunakan untuk menentukan penerima bantuan berasal dari Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Dispertapahorbun) Bangkalan.

”Ada kemungkinan susulan. Sekarang kami proses penelusuran. Karena meskipun berhenti bekerja tetap dapat,” sambungnya.

Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Bangkalan Moh. Sugianto mengapresiasi dicairkannya bantuan itu. Pihaknya membenarkan tidak semua petani tembakau terdata di dispertapahorbun.

”Ternyata setelah APTI terbentuk, banyak info yang masuk. Seperti di Kecamatan Kokop dan Kwanyar yang mulai ada petaninya. Namun, saya tetap berharap keseriusan pemkab lebih digalakkan untuk penanaman tembakau. Tujuannya, mengentaskan kemiskinan,” katanya. (jup)

 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar MaduraIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Petani di Bangkalan Berharap Ada Penetapan HPP Tembakau

Petani di Bangkalan Berharap Ada Penetapan HPP Tembakau

Ketua Kelompok Tani Askar Tiga, Desa Blega, Fendi berharap pemerintah menetapkan harga pokok penjualan (HPP) tembakau agar harga jual lebih terjamin.

Bupati Minta Perda Tembakau Akomodasi Kepentingan Petani

Bupati Minta Perda Tembakau Akomodasi Kepentingan Petani

penyusunan regulasi harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kondisi riil pertembakauan di Sumenep.

Serapan Tembus 36 Ribu Ton, Transaksi Tembakau Disebut Lampaui APBD

Serapan Tembus 36 Ribu Ton, Transaksi Tembakau Disebut Lampaui APBD

Kabid Pembinaan dan Perlindungan Disperindag Pamekasan Raihan Akbar mengatakan, kualitas tembakau tahun ini lebih baik, sehingga transaksi banyak berada pada kisaran harga menengah hingga tinggi.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer