Bacakades Bon

Anggaran yang mengucur ke desa besar. Berbagai bantuan untuk masyarakat juga tetap mengalir. Harapan untuk kemajuan desa tidak kalah besar. Salah satunya melalui pemilihan kepada desa.

SESEORANG bercerita. Bahwa, di desanya akan menggelar pemilihan kepala desa (pilkades) tahun ini. Sosok yang maju sebagai bakal calon (balon) sangat banyak; belasan orang.

Belasan orang itu tidak semua putra desa. Ada yang merupakan warga dari daerah lain. Katanya, calon-calon dari luar itu merupakan ”pemain bon” yang didatangkan untuk maksud tertentu. Orang itu mengistilahkan ”pemain bon”. Seperti pada pertandingan bola voli yang kerap diwarnai pemain ”undangan”.

Orang itu kemudian bicara kemungkinan-kemungkian. Kemungkinan pertama, bacakades bon (katakan bernama C, D, dan E) itu sengaja diundang oleh petahana (A) atau calon tertentu. Tujuannya, mendepak salah satu bacakades (B) yang benar-benar menjadi pesaingnya.

Bacakades bon itu diharapkan membuat kompetitor tumbang sebelum bertanding. Kalah sebelum melangkah. Tersisih sebelum dipilih. Setelah lolos verifikasi administrasi, lawan tanding sesungguhnya itu harus mengakui kalah skor dari bacakades bon.

Setelah itu, A bisa melenggang bebas tanpa bayang-bayang B. Jadilah A ditetapkan sebagai cakades untuk dipilih rakyat bersama bacakades bon. Sangat mungkin bacakades bon itu hanya menjadi pelengkap penderita. Tidak akan bersusah payah untuk mencari dukungan suara.

Dengan B tidak ikut hingga tahap pencoblosan, berarti A sudah menang selangkah. Calon lain mungkin tidak begitu diperhitungkan. Sedangkan B yang menjadi perhatian khusus sudah terdepak sebelum ditetapkan sebagai calon.

Menumbangkan kompetitor sebelum bertanding dilakukan dengan memperbanyak calon hingga lebih lima orang. Dengan lebih lima orang, otomatis akan berlaku skor. Karena itu, akan ada pihak yang berusaha keras ”mencalonkan” orang lain yang memiliki bobot nilai lebih tinggi dibanding si pesaing terberat.

Apalagi, jika kompetitor terberat itu memang tidak punya pengalaman di bidang pemerintahan. Otomatis nilai nol. Sedangkan petahana otomatis memiliki skor 7.

Jika B merupakan perangkat desa/anggota BPD dengan skor 4, bacakades bon itu akan didatangkan dengan skor di atasnya. Yakni, PNS, TNI, Polri, DPRD, pensiunan, dan Pj Kades dengan nilai 7.

Bacakades pendatang baru itu hanya mengandalkan skor umur dan tingkat pendidikan. Bahkan, tingkat pendidikan bisa dicarikan orang yang lebih tinggi. Misal B berpendidikan SMP, maka bacakades bon minimal lulusan SMA.

Berdasar Perbup Sumenep 54/2019 terdapat dua kriteria penilaian. Yakni, penilaian utama yang terdiri atas pengalaman di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, dan umur. Sedangkan penilaian kompetensi terdiri atas tes tulis dan wawancara.

Kepala desa/ketua BPD memiliki poin tertinggi di indikator pengalaman di lembaga pemerintahan. Yakni, 14. Disusul PNS, TNI, Polri, DPRD, pensiunan, dan Pj Kades dengan nilai 7. Lalu, nilai 4 untuk perangkat desa/anggota BPD. Sedangkan bacakades yang tidak punya pengalaman di lembaga pemerintahan bernilai 0.

Selanjutnya, nilai tertinggi tingkat pendidikan untuk strata tiga (S-3) dan terendah SMP sederajat. Perinciannya, S-3 10,00; S-2 9,25; S-1 dan D-4 8,25; D-3 7,00; D-2 5,75; D-1 4,50; SMA dan sederajat 3,25; serta SMP dan sederajat 2,00.

Nilai umur juga disebutkan sebagai berikut: ≥65 1,8; >60-65 2,2; >55-60 2,8; >50-55 3,6; >45-50 4,2; >40-45 3,6; >35-40 2,8; >30-35 2,2; dan >25-30 1,8.

Penilaian tersebut sebelumnya menuai banyak protes. Terutama dari kalangan bacakades pendatang baru. Setelah melalui berbagai kajian, pemkab merevisi perbup dengan menambahkan poin uji kepemimpinan.

Materi ujian tulis meliputi pemahaman bahasa Indonesia, pemahaman ideologi Pancasila dan UUD 1945, pemahaman penyelenggaraan pemerintahan desa, pemahaman fungsi dan tugas kepala desa serta muatan lokal desa. Sementara materi ujian tulis memuat visi dan misi bacakades, strategi pencapaian visi dan misi, kepemimpinan dan integritas serta muatan lokal desa kasus-kasus generik (umum) di perdesaan.

Kemungkinan kedua, banyaknya bacakades menunjukkan keterbukaan berdemokrasi. Sekaligus menunjukkan keterlibatan masyarakat untuk memajukan pembangunan desa. Kita boleh berharap banyaknya bacakades itu tidak hanya untuk berebut dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD).

Kehadiran bacakades dari luar desa sah menurut hukum. Hanya, dibatasi dua hingga lima calon. Karena itu, jika lebih lima bacakades yang lolos administrasi, berlaku seleksi tambahan. Seleksi tambahan ini sempat diprotes karena dinilai ”mengutamakan” petahana dan mengesampingkan pendatang baru. Karena itu, ditambah pon uji kepempinan.

Kini bandul lolos tidaknya bacakades berada di tangan tim penguji. Tapi, skor pengalaman, pendidikan, dan umur, tetap berlaku. Mari lihat para calon itu akan bermain sebagai pemain inti atau pemain bayangan.