
SUMENEP, RadarMadura.id – Mulai 1 Oktober hingga 30 November, Pemprov Jatim kembali memberlakukan program pembebasan pajak daerah (PPD).
Selama program PPD itu berlangsung, ada beberapa layanan yang bisa dinikmati masyarakat.
Kasi Administrator Pelayanan (Adpel) KB Samsat Sumenep Hidayaturrahman mengatakan, program PPD diharapkan bisa meringankan beban warga.
Program tersebut juga diharapkan mampu menambah pendapatan asli daerah dari sektor pajak.
”Pemerintah ingin menghapus atau mengurangi tunggakan pajak yang belum dilunasi wajib pajak (WP),” katanya.
Menurut dia, tujuan utama pemutihan kendaraan bermotor tersebut memberikan bantuan kepada pemilik kendaraan yang kesulitan secara finansial.
Terutama, bagi mereka yang tidak mampu melunasi tunggakan pajak.
”Sehingga pemilik kendaraan dapat memperpanjang masa berlaku pajak atau memulihkan hak penggunaan kendaraan yang sebelumnya dibatasi akibat tunggakan,” paparnya.
Dia menjelaskan, program pemutihan kendaraan bermotor tersebut mencakup pembebasan sanksi administratif untuk beberapa kategori.
Perinciannya, bebas BBNKB untuk kendaraan bermotor atas penyerahan kedua dan seterusnya (BBN II), bebas sanksi administratif untuk keterlambatan PKB dan BBNKB.
”Selain itu, penghapusan PKB progresif dan bebas denda SWDKLLJ untuk tahun lewat,” tuturnya. (tif/yan)
Baca artikel dan berita menarik dari RadarMadura.id lainnya di Google News
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




