
Sampang dan Bangkalan kembali gagal mendapatkan penghargaan Adipura 2018. Asa meraih penghargaan nasional di bidang lingkungan itu pupus karena beberapa sebab.
***
KEBERSIHAN pasar tradisional di wilayah Kota Sampang belum terjaga dengan baik. Itulah salah satu penyebab Kota Bahari gagal meraih penghargaan Adipura 2018. Dari 11 indikator penilaian Adipura, kebersihan pasar mendapat nilai rendah.
Praktis, catatan manis Sampang mendapat anugerah Adipura hanya ditorehkan pada 2005 dan 2014. Tahun lalu lalu sebenarnya Pemkab Sampang punya harapan bersar bisa meraih penghargaan tersebut. Sebab sejumlah program penghijauan dan penataan kota sudah dilakukan.
Misalnya, mempercantik tata ruang, memasang lampu hias di jalan protokol dan taman, dan menjalankan program pengembangan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH). Pemkab juga melengkapi sarana prasarana (sarpras) taman, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di kawasan permukiman dan perumahan, mengecat median jalan, dan menyediakan RTH di setiap kantor dinas.
Menurut Ketua Tim Adipura Sampang Moh. Zainullah, penilaian Adipura 2018 dilakukan di beberapa lokasi. Antara lain, kebersihan jalan, saluran drainase, kawasan perumahan, taman kota, pelabuhan, lingkungan pasar, bantaran sungai, dan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah.
Lingkungan kantor dinas, rumah sakit, puskesmas, dan lembaga pendidikan tidak luput dari penilaian. Penilaian dilakukan dua kali. Dari semua lokasi yang dinilai oleh tim juri dari Kementerian Lingkungan Hidup, kebersihan pasar tradisional mendapat nilai rendah.
”Di penilaian pertama kebersihan pasar mendapat nilai 60. Penilaian kedua hanya mampu di angka 65. Padahal nilai minimal harus 70,” ucap Zainullah. ”Tahun ini Sampang hanya menerima sertifikat penghargaan kategori Kota Kecil dari Kementerian Lingkungan Hidup,” sambungnya.
Dia berkeyakinan, Sampang gagal meraih Adipura karena nilai kebersihan pasar tradisional rendah. Faktanya memang lingkungan pasar kotor dan banyak fasilitas persampahan yang tidak dimanfaatkan dengan baik.
Paling parah di Pasar Srimangunan. Padahal pasar tersebut merupakan pasar terbesar dan menjadi ikon pasar tradisional di Kota Bahari. Pihaknya mengaku sudah meminta kepada dinas terkait dan pihak pengelola pasar agar serius menjaga kebersihan.
Kebersihan lingkungan pasar di wilayah kota menjadi salah satu indikator penilaian Adipura. Pasar merupakan pusat perekonomian masyarakat yang harus bersih dan sehat.
Sejatinya, pada 2018 Sampang mempunyai peluang besar meraih penghargaan Adipura. Sebab pengelolaan TPA sudah sangat baik. Tahun lalu DLH mendapat penghargaan dari Pemprov Jatim sebagai kabupaten berprestasi di bidang pengelolaan TPA.
”Tapi kebersihan pasar belum bisa diandalkan untuk bisa meraih Adipura,” kata pria yang juga menjabat sebagai Kabid Penataan dan Pengelolaan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sampang itu.
Menurut dia, berhasil atau tidaknya meraih penghargaan Adipura bukan hanya menjadi tanggung jawab DLH. Semua organisasi perangkat daerah (OPD) terkait harus bahu-membahu menciptakan lingkungan bersih. Terutama di tempat pelayanan publik dan pusat perbelanjaan.
Anggota Komisi III DPRD Sampang Sohebus Sulton meminta pemkab bisa belajar dari kegagalan. Kegagalan tahun lalu harus menjadi evaluasi agar lebih baik di tahun selanjutnya. Semua yang menjadi kekurangan atau kendala meraih Adipura mulai saat ini harus dibenahi. Hal itu agar saat memasuki penilaian Adipura 2019, pemkab tidak disibukkan dengan kekurangan dan Sampang bisa mendapatkan penghargaan Adipura.
Politikus Gerindra itu menyebut Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagprin) Sampang selaku OPD yang bertanggung jawab mengelola kebersihan pasar kurang bekerja maksimal. Padahal anggaran untuk program pasar sehat Rp 1,2 miliar. ”Kami akan segera memanggil kepala disperdagprin untuk menanyakan hal ini. Kalau memang programnya tidak jalan, akan kami limpahkan ke DLH atau dipihakketigakan,” tandas Sulton.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




