Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pilkada dan Kudeta Konstitusional

H
Ahmad Farisi, alumnus Prodi Hukum Tata Negara FSH UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta
Ahmad Farisi, alumnus Prodi Hukum Tata Negara FSH UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta

Oleh AHMAD FARISI


Advertisement

 

DALAM diskursus politik modern, terminologi ”kudeta” menjadi salah satu bagian yang cukup menarik untuk diperbincangkan. Namun karena adanya berbagai fakta kelam yang menyertai kata ”kudeta”, kata ini kemudian seolah-olah menjadi term yang sensitif untuk dibicarakan. Terkhusus, dalam konteks negara-negara demokrasi-konstitusional yang tata cara pemberhentian para pemimpin politiknya diatur dalam hukum formal yang terperinci.

Secara historis, kata ”kudeta” memang memiliki pengertian dan makna yang cukup sensitif. Kata ”kudeta” berkembang dan tumbuh bersama dengan berbagai peristiwa pemberontakan dan kekerasan yang cukup tragis. Untuk itu, di negara-negara demokrasi modern, kata ”kudeta” ini tidak digunakan sebagai terminologi hukum dalam maknanya sebagai mekanisme pemberhentian, sebaliknya, ia dianggap sebagai kata yang tak layak untuk digunakan sebagai bahasa hukum. Sebagai gantinya, banyak negara kemudian menggunakan kata ”impeachment” atau ”pemakzulan” sebagai mekanisme pemberhentian penguasa.

Advertisement

Apa yang membedakan kata ”kudeta” dan ”impeachment” dalam bahasa politik? Perbedaannya ialah tipis. Upaya pemberhentian penguasa melalui kudeta tidak diatur dan bahkan dianggap sebagai tindakan terlarang sekelas makar. Sementara upaya pemberhentian penguasa melalui impeachment ialah diatur dalam kerangka hukum negara: mulai dari alasan-alasannya, bagaimana proses pemberhentiannya, dan lembaga-lembaga apa saja yang berwenang menangani. Jadi, dengan ini, perbedaan antara ”kudeta” dan ”impeachment” sebenarnya hanya terletak pada persoalan diatur dan tidak diatur saja. Sementara substansinya sama, yaitu menggulingkan setiap penguasa yang bermasalah dan tidak lagi layak memimpin.

Lantas bagaimana jika impeachment sebagai mekanisme yang sah untuk memberhentikan penguasa yang bermasalah tidak berjalan semestinya? Apa yang harus dilakukan? Haruskah rakyat melakukan kudeta? Tentu jawabannya adalah ”iya”. Namun, perlu digarisbawahi bahwa dalam konteks ini, kudeta yang diperbolehkan untuk dilakukan oleh rakyat bukanlah kudeta berbasis kekerasan dan pemberontakan yang jelas-jelas terlarang, melainkan kudeta konstitusional yang secara politik dan hukum, sah dilakukan oleh rakyat.

Kudeta konstitusional yang dimaksud di sini tak lain adalah pemilihan umum (pemilu) seperti pilkada. Sebuah sistem pemilihan yang memberi kesempatan bagi rakyat untuk menentukan pemimpinnya. Jadi, dalam hal ini pilkada adalah kesempatan bagi rakyat untuk melakukan kudeta konstitusional. Pilkada bisa menjadi jalur yang sah bagi rakyat untuk mengudeta setiap (calon) pemimpin daerah yang selama ini dianggap bermasalah.

Advertisement

Melalui pilkada, dengan hak pilih yang dimilikinya, rakyat dapat menentukan calon kepala daerah terbaik yang akan memimpin daerah di satu sisi dan serta berhak mengudeta (menggagalkan) setiap calon kepala daerah yang dianggap tidak memiliki kapasitas dan integritas untuk memimpin daerah. Rakyat berhak menentukan pemimpinnya sendiri.

Dalam negara demokrasi, rakyat adalah tuan. Rakyat adalah pemegang kedaulatan dan kekuasaan tertinggi. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, kedaulatan berada di tangan rakyat. Untuk itu, dengan ini menjadi jelas bahwa secara konstitusional dan filosofis, rakyat ialah berhak ”mengudeta” (”memberhentikan/menggagalkan”) setiap (calon) pemimpin yang dianggap bermasalah melalui mekanisme pemilu yang demokratis dan adil. Termasuk dalam hal ”mengudeta” setiap cakada yang tengah berkompetisi dalam kontestasi Pilkada 2024.

Namun, sayangnya, masih banyak masyarakat yang belum menyadari peran pentingnya sebagai pemilih. Banyak masyarakat yang masih cenderung abai untuk berpartisipasi aktif dalam proses pilkada. Padahal, pilkada adalah jalan bagi rakyat untuk memutuskan masa depan dan nasib mereka. Bahkan, ironisnya, ada pula masyarakat yang sampai saat ini masih menilai bahwa pilkada tak lebih dari sekadar ritual politik lima tahunan yang formalistik semata.

Sehingga, dengan asumsi itu, mereka memilih untuk tidak peduli pada siapa yang akan memimpin daerah mereka dalam lima tahun ke depan. Akibatnya, hak pilih (suara) yang dimiliki oleh rakyat tidak digunakan sebagaimana mestinya dan bahkan ada pula yang diperjualbelikan. Walhasil, pilkada menjadi ajang sekaligus drama ketika rakyat dan calon koruptor saling bersekongkol dan bersepakat untuk membodohi sistem dan hukum yang ada.

Karena itu, menjelang Pilkada 2024 yang akan dilaksanakan di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota, sudah selayaknya bagi rakyat untuk membangun kesadaran politiknya. Untuk kemudian menggunakan hak pilihnya sebagai alat untuk menentukan pemimpin daerah yang berintegritas di satu sisi, dan mengudeta calon pemimpin yang tidak layak untuk memimpin daerah di sisi lain. Pilkada Serentak 2024 harus menjadi momentum bagi rakyat untuk menunjukkan bahwa rakyatlah sang pemilik kedaulatan di republik ini. Pilkada 2024 harus menjadi momentum bagi rakyat untuk menghukum (calon) pemimpin yang penuh dosa. (*)

*)Alumnus Prodi Hukum Tata Negara FSH UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta

Baca artikel dan berita menarik dari RadarMadura.id lainnya di Google News

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar MaduraIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Syafiuddin Bidik Kemenangan di Pemilu 2029, Target Tambah Kursi DPR RI dan Pertahankan Dominasi PKB di Bangkalan

Syafiuddin Bidik Kemenangan di Pemilu 2029, Target Tambah Kursi DPR RI dan Pertahankan Dominasi PKB di Bangkalan

Ketua DPC PKB Bangkalan H. Syafiuddin mengungkapkan, bergabungnya Moch. Fauzan Ja'far sebagai Sekretaris DPC PKB Bangkalan menjadi energi baru bagi partai.

Menata Ulang Komunikasi Politik NU Pasca-Muktamar

Menata Ulang Komunikasi Politik NU Pasca-Muktamar

NU tidak hanya berhadapan dengan persoalan mekanisme pemilihan, tetapi juga berhadapa dengan berbagai narasi politik yang berkembang di ruang public (public sphare).

Daulat NU dan Jarak yang Harus Dijaga Bersama

Daulat NU dan Jarak yang Harus Dijaga Bersama

Muktamar NU ke-35 mestinya berbicara tentang transparansi, akuntabilitas, pembagian kewenangan, pengelolaan aset, ekonomi jamaah dan hubungan NU dengan kekuasaan. Bukan semata-mata tentang siapa menang dan siapa kalah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer