
Oleh ABD. MUNI
KETIDAKMATANGAN kebijakan publik secara akademis melahirkan pemerintah yang despotis. Despotisme merupakan sebuah sistem pemerintahan dengan kekuasaan tidak terbatas dan sewenang-wenang. Kita pasti sepakat menolak segala bentuk pemerintahan yang despotis. Celakanya, kita sering disuguhi pemandangan semacam ini. Lihat saja, reses anggota DPR yang seharusnya menjadi ajang serap-aspirasi justru beralih fungsi sebagai konglomerasi branding diri.
Melalui giat-giat resesnya, anggota DPR sekadar bermodalkan banner dan lensa kamera yang menyorot pidato satu arahnya di hadapan massa yang telah ditempa sebelumnya. Didukung dengan minim dilibatkannya kaum akademisi dalam agenda reses tersebut. Alhasil, kegiatan yang seharusnya mempertemukan wakil rakyat dengan konstituennya membahas masalah secara mendalam, malah terkesan dangkal dan hanya menjadi sarana memanfaatkan anggaran negara dengan hasil yang nihil.
Ihwal ini mempertegas pentingnya reformasi dalam pelaksanaan reses, agar tidak hanya menjadi formalitas yang tersandera kepentingan politik. DPR memang bukan pemerintah, tapi mereka adalah mitra yang memiliki kekuasaan untuk membuat, mengubah, dan mengesahkan undang-undang. Pada UU inilah kebijakan publik disandarkan.
Kebijakan Prematur
Kebijakan publik selalu berkelindan dengan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah alias the actions of government. Adapun pemerintah yang terlalu pongah dalam mempraktikkan otoritas kekuasaannya dengan mengabaikan partisipasi kaum akademis, termasuk dalam memuluskan kebijakan publiknya, jelas cukup prematur. Sebab, kekuasaan dan pengetahuan ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Artinya, keterlibatan akademisi dalam proses pembuatan kebijakan publik adalah suatu keterdesakan yang harus ada dan melekat. Kebijakan publik yang menutup dari keterlibatan akademisi berpotensi memicu chaos kepentingan.
Sehingga, kebijakan yang muncul selalu hanya didikte oleh kepentingan politik yang kelak semakin memperkuat legitimasi bagi politisi untuk menjaga jarak dari akademisi. Apalagi, ketika rekomendasi berbasis akademis tidak sejalan dengan agenda politik yang sedang direncanakan dan dijalankan oleh mereka yang berkuasa. Boleh jadi, pemangku kuasa yang enggan melibatkan akademisi dianggap mengganggu status quo atau bahkan dinilai merongrong kekuasaannya. Pada kondisi ini, akademisi merasa bahwa jalur yang ada untuk memberikan masukan kebijakan terlalu tertutup atau tidak memberi ruang yang cukup untuk mereka.
Keterlibatan kaum akademis sangat menggaransi kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada kepentingan politik jangka pendek, tetapi juga berdasarkan kajian ilmiah yang mendalam. Dalam hal ini, akademisi tidak hanya memiliki tanggung jawab moral untuk terlibat, tetapi juga peran strategis untuk menjembatani dunia pengetahuan dengan realitas sosial-politik. Filsuf Prancis, Michel Foucault, melalui teori relasi kuasa-pengetahuannya mengungkap bahwa pengetahuan tidak hanya tentang fakta-fakta objektif, tetapi juga merupakan alat kekuasaan. Pada konteks ini, implementasi dari relasi kuasa-pengetahuan diwujudkan ke dalam bentuk kebijakan publik. Sebab, pada esensinya pengetahuan digunakan oleh mereka yang berkuasa untuk membentuk dan mengontrol realitas sosial.
Memberi Ruang
Di Madura, jarangnya keterlibatan akademisi dalam kebijakan publik mungkin bukan sekadar karena ketidakacuhan, melainkan sempitnya ruang yang disediakan oleh pemerintah daera. Pemangku kuasa perlu mengoreksi ulang tentang anggapannya yang terlalu kekanak-kanakan. Sebab, keterlibatan akademisi dalam kebijakan publik bukanlah ancaman, melainkan suatu keharusan untuk menghasilkan kebijakan yang lebih bijaksana dan efektif. Pada saat yang bersamaan, akademisi harus lebih proaktif dalam mencari peluang dan ruang untuk terlibat, berkontribusi, tidak hanya di ranah akademik sekaligus di dalam kehidupan nyata masyarakat.
Tujuannya tidak lain untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis pengetahuan. Jelas hal ini bukan sesuatu yang mustahil, asalkan akademisi dan politisi dapat menemukan titik temu yang konstruktif. Maka, diperlukan solusi yang tidak hanya membangun jembatan komunikasi antara akademisi dan politisi, tetapi juga mengubah pola pikir kedua belah pihak. Misalnya, pemerintah daerah membentuk dewan penasihat ilmiah yang terdiri dari akademisi lintas disiplin, yang akan memberikan masukan terhadap setiap kebijakan yang diusulkan. Dengan adanya dewan ini, suara akademisi akan lebih terdengar dan diakui secara formal dalam proses pengambilan keputusan.
Pemerintah memang memiliki otoritas mengorbitkan kebijakan publik. Namun, jangan sampai otoritas itu mengabaikan suara kaum akademis agar tidak bablas. Michel Foucault dalam teori relasinya mempertegas kekuasaan dan pengetahuan tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling memengaruhi dan memperkuat. Ketika pembuat kebijakan mengesampingkan suara dan keahlian akademis, mereka berisiko menciptakan kebijakan yang tidak berbasis pada analisis mendalam atau bukti yang kuat. Sehingga berpotensi berujung pada hasil yang kurang efektif dan merugikan.
Di sinilah pentingnya keterlibatan kaum akademis dalam proses kebijakan publik tidak hanya sebagai komplementer, tetapi merupakan bagian integral dari pembuatan kebijakan itu sendiri. Pembuat kebijakan perlu menyusun mekanisme yang memastikan partisipasi aktif akademisi, seperti forum diskusi, konsultasi publik, atau kolaborasi penelitian. Dengan cara ini, pengetahuan yang dihasilkan oleh akademisi dapat dimanfaatkan untuk memperkaya dasar keputusan yang diambil.
Ketika pengetahuan dan kekuasaan saling melengkapi, kebijakan publik tidak hanya akan lebih ilmiah, tetapi semakin terarah sekaligus lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan menjalin kemitraan yang erat antara pemerintah dan akademisi, kita dapat menciptakan kerangka kerja yang gagah bertransformasi di tangah gelombang dinamika sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan yang ada. Alhasil, kebijakan publik akan mendatangkan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Semoga. (*)
*)Dosen Hukum Tata Negara IAIN Madura
Baca artikel dan berita menarik dari RadarMadura.id lainnya di Google News
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




