Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tembakau, Caleg, dan Anomali

A
Penulis: Abdul Basri❯

 

ABRARI ALZAEL
ABRARI ALZAEL

 


Advertisement

Oleh: ABRARI ALZAEL, Kolumnis, jurnalis senior

PANAS secara geografis akhir-akhir ini menyisakan senyum pada sebagian petani. Harga jual tembakau sudah menembus di angka kurang lebih Rp 70.000/kg.

Kabar menggembirakan ini mudah-mudahan benar. Sebab, niaga tembakau itu unik, untuk tidak menyebut tak lazim.

Advertisement

Salah satu keunikan tata niaga tembakau, antara lain, terletak pada penetapan harga.

Umumnya, dalam niaga barang lain, pemilik barang berdaulat atas harga terhadap barang yang dimiliki.

Sekadar menyebut contoh, apabila seseorang memiliki motor, maka pemilik motor itulah yang memberi harga pada motor miliknya yang hendak dijual.

Advertisement

Sedangkan calon pembeli, memiliki dua pilihan, bersetuju atau tidak bersepakat dengan ketentuan harga yang dipatok pemilik barang.

Dalam niaga tembakau, jungkir balik terjadi. Harga tembakau ditentukan oleh pembeli.

Penjual atau pemilik baranglah yang memiliki dua pilihan, bersetuju atau tidak bersepakat dengan harga yang dipatok pembeli, begitulah.

Di luar itu, ketidaklaziman niaga tembakau dilihat dari aspek cara pembeli menilai mutu.

Indikator bermutu tidaknya tembakau dipandang dari beberapa hal. Pertama, mutu tembakau dilihat dari aspek rabaan atau pegangan.

Garing atau lengketnya tembakau di tangan pembeli maupun tukang sortir, menjadi indikator bermutu tidaknya tembakau.

Kedua, warna, apakah kekuningan atau kehijauan, juga menjadi tanda berkualitas tidaknya tembakau.

Ketiga, aroma, juga menjadi indikasi baik tidaknya tembakau. Keempat, siapa yang mengantarkan tembakau ini ke gudang. Popularitas pengantar tembakau ke pembeli ini dapat mengintervensi harga jual atau beli.

Dari empat anasir sebagaimana disebutkan, semuanya bersifat subjektif pembeli atau orang yang dipercaya pembeli.

Secara substansial, mutu atau kualitas tembakau tidak menemukan rumusan yang baku, yang menyebabkan tembakau itu mahal, atau murah sekali.

Semuanya, nyaris ditentukan pembeli, yang dalam konteks ini, pembeli benar-benar raja yang dilengkapi hak veto.

Dalam niaga tembakau, pihak yang berpotensi dirugikan adalah petani karena bargaining posisinya lemah.

Padahal, apabila di-breakdown dari perspektif netto pembiayaan, harga Rp 70.000/kg sedianya belum menguntungkan petani.

Sebab, petani tidak memasukkan unsur biaya tenaga kerja yang dikeluarkan sejak dari proses pembibitan, penanaman, penyiraman, hingga pemanenan.

Di fatsun ini, petani merelakan kerja dirinya tidak dihitung sebagai modal.

Seandainya semua jasa dan tenaga yang dikeluarkan dihitung sejak dari awal hingga finishing, harga ideal bagi petani di atas Rp 100 ribu/kg.

Tetapi, ini agak sulit karena posisi petani atau pemilik tembakau tidak kuat di depan pembeli, baik dari perspektif cara menakar mutu, timbangan, poster, dan yang berkait dengan kualitas tembakau secara umum, sepenuhnya nyaris dilihat dari sudut pandang pembeli.

Salah satu kelemahan ini, antara lain, karena tidak adanya tester (alat penjamin mutu) yang berlaku secara atau mendekati objektif.

Bila dilihat dari penjaminan mutu barang lain, beras atau gula misalnya, harga ditentukan secara top down, yaitu tangan pemerintah menjangkau dalam niaga ini.

Di niaga ini terdapat tester untuk menjamin mutu dengan berpijak pada barometer yang antara lain bisa menentukan kualifikasi barang dengan menemukan celah seperti kadar air dan kandungan lainnya.

Namun di niaga tembakau, tidak demikian halnya. Hidung pembeli yang bertugas mencium, secara alamiah pada suatu saat akan lemah dan tidak objektif lagi penciumannya.

Ketidaknormalan indra pencium berefek domino dalam menentukan mutu barang.

Sisi menarik lainnya untuk diamati dalam niaga tembakau, antara lain, ditentukan dalam detik-detik akhir.

Tanaman tembakau yang bagus dari awal, akan diuji di injury time, pasca rajang untuk dijemur. Di sinilah saat yang amat menentukan kualifikasi tembakau untuk mendapat predikat bagus atau jelek.

Sebagus apa pun dari awal proses itu, jika di akhir riwayat tertimpa hujan, pupuslah harapan petani untuk memiliki kualitas tembakau yang baik.

Proses panjang tembakau ini, bila diamati, mirip dengan kondisi perpolitikan yang ditonilkan para caleg di panggung politik.

Para caleg, berikhtiar sebagaimana petani dalam bercocok tanam. Bila petani menyiram, memupuk, dan merawat tanamannya, para politisi juga melakukan hal yang sama.

Bagi petani atau politisi, ikhtiar adakah wajib sebagaimana doa, itu juga harus. Masalahnya, di fatsun kauniyat ini, Tuhan tidak terlalu teknis.

Manusialah yang live touch karena posisinya sebagai wakil Tuhan, di bumi.

Petani (tembakau) adalah warga negara yang seharusnya mendapat perlindungan negara agar tidak selalu pada posisi yang lemah.

Berpuluh tahun lamanya niaga tembakau ini tidak menguntungkan petani yang dimulai dari aspek penentuan mutu yang berdampak pada kekuatan harga.

Negara semestinya menampilkan inovasi, misalnya menemukan tester tembakau. Selain itu, negara seharusnya menciptakan teknologi agar proses pengeringan tembakau tidak melulu bergantung pada panas matahari.

Begitu pula, negara harus turun tangan dalam pembuatan sistem pemilu. Sistem pemilu terbuka seperti saat ini, meremukkan caleg.

Sebab, caleglah yang seolah-olah yang bertindak sebagai peserta pemilu. Padahal, dalam UUD 1945, telah jelas digariskan bahwa peserta pemilu adalah partai politik.

Namun secara de facto, pemilu menyedot biaya lebih tinggi yang berasal dari negara berikut para caleg, yang kualifikasinya diuji di titik akhir, untuk tidak menyebut di titik nadir.

Dalam konteks politik, orde yang lebih baru ini tidak usah malu untuk kembali ke konsep lama sebagaimana saat Orde Baru.

Ketika itu, publik hanya disuguhi gambar parpol untuk dipilih, bukan nama-nama caleg seperti saat ini.

Model pemilu saat ini, tidak memberi kedaulatan kepada partai sebagaimana dalam niaga tembakau tidak memberikan kedaulatan kepada pemilik barang.

Selain itu, kualifikasi caleg terpilih tidak menjamin kualifikasi SDM karena model pemilihan ditentukan sebagaimana fluktuasi dan pergerakan saham.

Dalam situasi seperti ini, apalah arti Merdeka yang diucapkan dengan garang hingga urat leher mengeras dan terlihat dengan jelas? Bukankah makna Merdeka itu substantif-kontekstual, bukan simbolik-artifisial? Negara harus hadir saat rakyat mengerang agar publik tidak mengira negara sariawan akut yang tidak bisa disembuhkan. (*)

Advertisement
Editor : Abdul Basri
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar MaduraIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Petani di Bangkalan Berharap Ada Penetapan HPP Tembakau

Petani di Bangkalan Berharap Ada Penetapan HPP Tembakau

Ketua Kelompok Tani Askar Tiga, Desa Blega, Fendi berharap pemerintah menetapkan harga pokok penjualan (HPP) tembakau agar harga jual lebih terjamin.

Bupati Minta Perda Tembakau Akomodasi Kepentingan Petani

Bupati Minta Perda Tembakau Akomodasi Kepentingan Petani

penyusunan regulasi harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kondisi riil pertembakauan di Sumenep.

Serapan Tembus 36 Ribu Ton, Transaksi Tembakau Disebut Lampaui APBD

Serapan Tembus 36 Ribu Ton, Transaksi Tembakau Disebut Lampaui APBD

Kabid Pembinaan dan Perlindungan Disperindag Pamekasan Raihan Akbar mengatakan, kualitas tembakau tahun ini lebih baik, sehingga transaksi banyak berada pada kisaran harga menengah hingga tinggi.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer