P4TM Tegaskan Tata Niaga Tembakau Perlu Diperbaiki

Masyarakat yang tergabung dalam Paguyuban Pelopor Petani dan Pedagang Tembakau Madura (P4TM) harus kian solid dan bersuara lantang. Sebab jika diam, mereka akan merugi dan menjadi korban kartel tembakau.

PAMEKASAN, Jawa Pos Radar Madura – Morat-marit tata niaga tembakau terus menjadi sorotan. Beberapa kasus yang terjadi di wilayah Madura akhir-akhir ini cukup menyita perhatian publik. Dari kejadian tersebut, pemerintah diminta untuk turun tangan.

Yang paling sering disoroti adalah pengambilan sampel tembakau yang melebihi batas, masuknya tembakau luar ke Madura, pencampuran tembakau madura dengan tembakau luar, hingga isu tutupnya gudang mitra perusahaan rokok. Hal itu tentu merugikan petani tembakau.

Jika dibiarkan, kemurnian tembakau akan menurunkan dan membuat kualitasnya semakin buruk. Imbasnya, pembelian tembakau petani akan merosot. ”Pemerintah harus tegas menyikapi hal ini,” ujar Wakil Ketua Paguyuban Pelopor Petani dan Pedagang Tembakau Madura (P4TM) Abdul Bari.

Selama ini, kata Abdul Bari, pemerintah daerah memiliki peraturan masing-masing. Dalam kondisi seperti sekarang ini, Pemprov Jawa Timur harus pasang badan agar peraturan bisa sepadan. Tidak ada pihak yang dirugikan.

Khusus untuk Pamekasan, Bari meminta untuk mengevaluasi Peraturan Daerah (Perda) 2/2022 tentang Pengusahaan Tembakau Madura. Utamanya, pada poin pengambilan sampel sebanyak 1 kilogram tembakau yang dianggap merugikan para petani.

Pada Rabu (21/9) lalu, Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Madura mengundang beberapa pihak terkait untuk mendiskusikan tata niaga tembakau. Mulai dari pelaku industri perwakilan gudang mitra perusahaan rokok, P4TM, pemerintah daerah, hingga Pemprov Jawa Timur.

Dalam pertemuan tersebut, beberapa poin dibahas. Termasuk kegelisahan para petani pada musim panen tahun ini. ”Kami carikan solusi terbaik atas beberapa permasalahan yang sedang kami hadapi,” ucap Kepala Bakorwil Madura Moh. Gunawan Saleh.

Pemprov Jawa Timur, kata Gunawan, sedang merancang regulasi sesuai dengan arahan dari Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Orang nomor satu di Jawa Timur itu berkomitmen untuk memperjuangkan kesejahteraan petani tembakau secara keseluruhan.

Tujuannya, menghasilkan formula terbaik yang bisa diterapkan dalam peraturan gubernur (pergub). Sampai saat ini, serap aspirasi masih terus berlangsung. ”Apalagi, ini menjadi salah satu program prioritas Pemprov Jawa Timur,” ungkapnya.

Analis Muda Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Timur Sofiatus Sholihah menyatakan, pemprov saat inmi sedang menyiapkan rancangan peraturan daerah (raperda). Yaitu, pengembangan dan perlindungan pertembakauan.

Secara spesifik, raperda tersebut sudah masuk dalam program pembentukan peraturan daerah (propemperda). Pembahasan dimulai sejak 2021. Saat ini sedang dilakukan harmonisasi dengan biro hukum. ”Akan kita selesaikan bulan ini,” ujarnya.

Pada sidang ketiga, Sofiatus memprediksi pembahasan raperda pengembangan dan perlindungan pertembakauan bakal selesai pada September–Desember mendatang. Sebelum itu, ada harmonisasi bersama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Dia memerinci, dalam raperda tersebut dibahas mengenai aspek sosiologi dan ekonomis. Termasuk mengatur pengusahaan tembakau dari sisi bahan baku, industri pengolahan, hingga pemasaran. ”Begitu juga dengan pengendalian tata niaga di masing-masing daerah,” imbuhnya.

”Semua perda mengenai pertembakau di masing-masing kabupaten/kota se-Jawa Timur juga akan diharmonisasi. Sehingga, dalam penerapannya bisa bersinergi dan tak jalan sendiri-sendiri. Upaya ini dilakukan untuk meminimalkan terjadinya permasalahan bisnis tembakau,” ulasnya.

Semua permasalahan yang dibahas dalam diskusi tersebut sudah di-cover dalam raperda tersebut. Termasuk praktik sampel tembakau hingga pemurnian varietas di masing-masing daerah. ”Sehingga tak tercampur. Dalam pemurnian itu, ada aspek yang perlu dilindungi,” tegasnya. (afg/yan)