Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Banggar Semprot TAPD

A
Penulis: Abdul Basri❯

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sampang bertemu tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) pada Jumat (8/5). Mereka melaksanakan rapat koordinasi tentang refocusing dan realisasi anggaran untuk penanganan Covid-19 dari APBD 2020.


Banggar tercengang saat mendengar penjelasan TAPD mengenai realisasi anggaran penanganan Covid-19. Sebab, banggar menemukan banyak kejanggalan dari penjelasan TAPD. Di antaranya, TAPD atau organisasi perangkat daerah (OPD) terkait tidak bisa menyajikan data terperinci atas anggaran yang terpakai.


Misalnya, penggunaan anggaran pengadaan alat pelindung diri (APD) lengkap 500 set dan cairan disinfektan oleh dinas kesehatan (dinkes). Selain itu, penggunaan anggaran untuk nasi bungkus di posko satu dan dua untuk warga Sampang yang melintas.


Anggota Banggar DPRD Sampang Alan Kaisan mengatakan, penjelasan untuk dua poin itu dinilai kurang akuntabel. Karena itu, pihaknya akan mengecek ke tiap puskesmas untuk memastikan APD sudah terdisribusikan atau tidak.


”TAPD saat rapat koordinasi tidak membawa data lengkap. Dengan demikian, data yang disajikan tidak terperinci dan terkesan hasil ramalan,” katanya kemarin (11/5).


Alan menambahkan, ada hal yang paling penting untuk diperhatikan pemerintah daerah selain penanganan pandemi korona. Yakni, dampak sosial dan ekonomi kepada warga Sampang. ”Pemkab Sampang telah menangani Covid-19 dengan baik. Tapi, apakah warga yang terdampak korona ini sudah benar-benar tertangani?” ungkapnya.


Menurut dia, warga Sampang banyak yang kehilangan penghasilan. Pemerintah wajib hadir dengan anggaran ratusan miliar itu sebagai solusi kemanusiaan. ”Jika warga dibiarkan kelaparan karena sudah tidak punya penghasilan, dampak kriminalitas meningkat,” katanya.


Selain itu, Alan berharap pemerintah segera mendata warga yang baru datang dari perantauan. Mereka termasuk warga yang kehilangan mata pencaharian dan berhak memperoleh bantuan. ”OPD terkait seperti dinsos, DPMD, dan dispendukcapil harus bergerak untuk menjemput bola dan segera mengolaborasikan data secara online,” imbunya.


Ketua TAPD Sampang Yuliadi Setiawan mengakui ada sedikit ketidakpuasan dari hasil rapat dengan banggar tentang perincian anggaran. Pihaknya sepakat akan menindaklanjuti pada pertemuan lanjutan, baik dengan banggar maupun komisi mitra. ”Tidak ada yang ditutupi. Anggaran untuk Covid-19 ini penggunaannya diinformasikan secara terbuka dan publik bisa mengakses itu,” katanya.


Ada beberapa OPD yang ditugaskan untuk menangani dari berbagai sisi. Yakni, dinkes, BPBD, diskominfo, dishub, dan beberapa OPD lainnya. Seluruh usulan dan masukan rapat itu ditampung sebagai evaluasi dan masukan untuk perbaikan kinerja selanjutnya. ”Semuanya sudah kami laporkan kepada pak bupati hasilnya,” terangnya.


Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar MaduraIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Penarikan Retribusi Diduga Tak Sesuai Aturan, Temuan DPRD saat Sidak Pasar Srimangunan

Penarikan Retribusi Diduga Tak Sesuai Aturan, Temuan DPRD saat Sidak Pasar Srimangunan

Ketua Komisi II DPRD Sampang Alan Kaisan menduga retribusi yang dipungut tidak masuk ke kas daerah. Namun, diduga masuk ke kantong pribadi oknum tidak bertanggung jawab.

Pelayanan Dasar Wajib Diprioritaskan, Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Dana Cadangan

Pelayanan Dasar Wajib Diprioritaskan, Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Dana Cadangan

rapat paripurna tersebut merupakan tindak lanjut hasil rapat pimpinan dan anggota Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Sampang bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) pada 28 Oktober lalu.

DPRD Sampang Gelar Paripurna Bahas Tiga Raperda

DPRD Sampang Gelar Paripurna Bahas Tiga Raperda

Ketua DPRD Sampang Rudi Kurniawan menyampaikan, rapat paripurna ke-22 digelar dengan membahas sejumlah agenda.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer