
Persoalan tata niaga tembakau komplet. Pemodal memasang jebakan berantai. Ujung-ujungnya petani dikorbankan.
SEJAK dua pekan terakhir, tercatat lima kali mahasiswa, masyarakat, dan petani tembakau di Pamekasan turun jalan. Berkali-kali mereka audiensi. Tuntutannya sama. Pemerintah diminta bertindak tegas terhadap mafia tembakau. Mendesak agar harga daun emas dibeli dengan harga layak.
Break-even point (BEP) tembakau yang ditetapkan pemerintah tidak lebih dari sekadar macan kertas. Petani dirundung kekhawatiran. Selain harga murah, pembelian rendah, petani kesulitan menjual tembakau.
RadarMadura.id mencoba mengorek pemicu harga tembakau anjlok. Sejumlah bandol dimintai keterangan. Salah satu bandol berinisial AI mengungkapkan, ada beberapa penyebab harga tembakau anjlok.
Salah satunya, proses sortir sangat lama. Antrean panjang. Akibatnya, pembayaran dari pabrikan kepada bandol tidak lancar. Sekalipun disortir, butuh sepekan hinggal 15 hari menerima uang dari pabrikan.
Modal milik bandol seperti sengaja ditahan. Dampaknya, pembelian di tingkat petani macet karena bandol kehabisan uang. Petani tidak bisa menjual sendiri ke pabrikan. Sebab, pihak gudang hanya menerima tembakau dari penjual yang memiliki tanda khusus. ”Harus punya keter kalau mau jual tembakau ke gudang,” kata pria 29 tahun itu kemarin (22/9).
Macetnya keuangan dari pabrikan berdampak pada pembelian. Petani enggan menjual tembakau kepada tengkulak dan bandol jika tidak langsung bayar. Petani lebih memilih menjual dengan harga murah asal langsung diuangkan.
Tengkulak yang membeli tembakau sangat sedikit. Banyak tembakau tidak terbeli.
Bandol yang biasa mengirim tembakau ke sejumlah pabrikan itu merasa janggal dengan kondisi uang macet itu. Bagi dia, sangat tidak mungkin pabrikan tidak memiliki uang. ”Sepertinya memang sengaja pembayaran dibuat tidak lancar,” ujarnya.
Petani tidak bisa berbuat banyak. Sebab, dalam industri tembakau, pemilik modal sangat berkuasa. Mereka menentukan harga dan jumlah serapan sendiri. Pemerintah dan petani seolah lemah tidak bisa intervensi. ”Uang saya hampir Rp 30 juta mandek di gudang, saya kehabisan modal,” akunya.
Fakta lain diungkap M. Suli Faris, pengusaha tembakau itu mengatakan, tidak semua pabrik besar membeli tembakau dalam jumlah besar. Salah satunya PT Sampoerna.
Padahal tahun sebelumnya bisa membeli tembakau sampai 6 ribu ton. Ironisnya, perusahaan tersebut hanya membeli tembakau proyek. Yakni, tembakau milik petani yang bermitra dengan perusahaan itu.
Sejumlah pabrikan juga sama, hanya membeli tembakau proyek. Tonase pembelian yang besar hanya Gudang Garam. Djarum membeli dengan harga tinggi, tetapi kualitasnya harus benar-benar bagus. ”Sulit tembakau laku ke Djarum,” terangnya.
Tonase pembelian rendah itu berdampak pada harga. Sesuai teori ekonomi, semakin banyak suplai, tapi permintaan rendah, maka harga murah. Hal itu terjadi pada tembakau. Ujung-ujungnya, petani yang dikorbankan.
Mantan wakil ketua DPRD Pamekasan itu berharap, Bupati Baddrut Tamam bertindak. Jika tidak bisa intervensi pabrikan, minimal melakukan pendekatan secara persuasif kepada pabrikan.
Harapannya, serapan besar sehingga tembakau milik petani laku semua dengan harga layak. Pendekatan persuasif itu dilakukan oleh bupati sebelumnya sebagai wujud nyata pembelaan terhadap petani.
Sementara aktivis mahasiswa Iklal menilai, sengkarut persoalan tembakau tidak lepas dari permainan mafia. Aroma kongkalikong tercium. Pemerintah seperti ciut bertindak tegas. Padahal, petani menderita lantaran harga murah.
BEP yang ditentukan pemerintah hanya bualan. Tidak terealisasi dengan baik di lapangan. Regulasi yang dibuat pemerintah sangat lemah. Nyata terlihat bahwa pemerintah tidak berpihak pada petani. ”Kami akan mengawal persoalan tembakau,” janji pemuda yang kerap gelar aksi bela petani itu.
Direktur PT Wijaya Sentosa Abadi Bernath Brondiva mengakui serapan lambat. Banyak faktor menjadi pemicu. Di antaranya, stok tembakau hasil pembelian 2017–2018 masih ada. Dia berdalih, kebutuhan tembakau tidak terlalu besar.
Kemudian, pabrikan juga menyesuaikan dengan kondisi keuangan. Akhir 2019 pabrikan harus order pita cukai ke pemerintah. Kebutuhan anggaran sangat besar. Dengan demikian, pabrikan harus menyesuaikan kondisi keuangan.
Akibat serapan lambat, petani khawatir tembakaunya tidak laku. Akhirnya, petani memetik tembakau meski masih muda. ”Karena masih muda, harganya murah. Tembakau muda itu pahit kalau dibuat rokok,” katanya.
Menurut Bernath, harga pembelian cukup tinggi. Perusahaan yang menaungi PT Gudang Garam itu membeli tembakau seharga Rp 38 ribu per kilogram (kg) untuk sawah, Rp 40 ribu per kg untuk tegalan, dan Rp 50 ribu per kg ke atas untuk tembakau gunung. ”Harga tentu sesuai dengan kualitas,” katanya.
Mengenai BEP yang ditentukan pemerintah, Bernath mengaku tidak tahu-menahu. Dia tidak pernah diajak berembuk menentukan BEP. Bahkan, sosialisasi juga tidak ada.
Petugas lapangan PT Djarum Rokhim mengatakan, pembelian terus jalan. Harga disesuaikan dengan kualitas tembakau. Jika kualitasnya bagus, harga dipastikan tinggi.
PT Djarum membeli di atas BEP yang ditentukan pemerintah. Tembakau dengan kualitas A dihargai Rp 55 ribu per kilogram. ”Selagi tembakau di petani ada, dan kualitasnya masuk, tetap kita lakukan pembelian,” terangnya.
Mengenai penentuan BEP, PT Djarum dilibatkan. Aktivitas penyerapan tembakau juga dipantau oleh tim yang dibentuk Disperindag Pamekasan. Data serapan juga di-update setiap hari.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




