SUMENEP, RadarMadura.id – Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep dalam menerapkan pembangunan yang adil dan responsif gender berbuah manis.
Indikasinya, nilai administrasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Sumenep tembus angka fantastis 940,8 dan masuk kategori mentor.
Capaian gemilang ini diumumkan saat memasuki tahap verifikasi lapangan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) untuk memastikan kesesuaian dokumen administrasi dengan pelaksanaan kebijakan nyata di lapangan.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Sumenep Abd. Rahman Riadi menyampaikan rasa syukur atas nilai tersebut.
Meski tinggi, penilaian belum final karena masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan langsung.
”Verifikasi lapangan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah data administrasi yang masuk ke Kabupaten Sumenep sesuai dengan kondisi di lapangan,” terang Rahman.
Rahman menjelaskan, pemeriksaan Kemen PPPA mencakup berbagai aspek pelaksanaan PUG, mulai dari komitmen kepala daerah hingga dokumen perencanaan perangkat daerah.
Menurut dia, rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) organisasi perangkat daerah (OPD) di Sumenep telah diarahkan agar responsif gender, termasuk dalam pengalokasian anggaran yang adil.
Salah satu penerapannya terlihat sangat konkret di lapangan. Pengelolaan data di OPD sudah dipilah berdasarkan jenis kelamin.
Selain itu, sejumlah kantor OPD telah menyediakan fasilitas pendukung bagi perempuan, seperti ruang laktasi untuk ibu menyusui. Pemisahan toilet laki-laki dan perempuan juga menjadi standar pelayanan.
”Kalau ada orang yang datang ke kantor sambil menyusui anaknya, sudah ada tempat untuk menyusui. Kemudian, toilet juga sudah dipisah antara laki-laki dan perempuan,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menegaskan, PUG bukan sekadar program pemberdayaan perempuan, melainkan strategi utama pembangunan daerah.
Penerapannya harus terintegrasi dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi.
”Pemerintah selalu berkomitmen untuk mengusung pembangunan yang adil, inklusif, dan responsif gender, sehingga perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan, akses, partisipasi, kontrol, serta manfaat pembangunan secara setara,” tegas Bupati Fauzi.
Orang nomor satu di Sumenep itu menyebutkan, Pemkab Sumenep telah memiliki sejumlah regulasi kuat sebagai landasan pelaksanaan PUG.
Di antaranya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender.
Sebanyak 27 perangkat daerah juga didorong mengintegrasikan perspektif gender dalam dokumen perencanaan agar program yang disusun sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
Menurut Bupati Fauzi, pelaksanaan PUG tidak boleh berhenti pada pemenuhan dokumen administratif semata.
”Kebijakan tersebut harus diwujudkan melalui program dan penganggaran yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya perempuan dan kelompok rentan,” tegasnya.
Fauzi menambahkan, sejumlah indikator pembangunan gender di Sumenep menunjukkan tren perkembangan yang sangat positif.
Indeks pembangunan manusia (IPM) meningkat dari 67,74 pada 2021 menjadi 70,54 pada 2025.
Sementara itu, indeks pembangunan gender (IPG) naik dari 81,39 menjadi 83,57 pada periode yang sama. Adapun indeks ketimpangan gender (IKG) turun signifikan dari 0,59 menjadi 0,477.
Capaian nilai 940,8 ini diharapkan menjadi penyemangat. Evaluasi dari Kemen PPPA akan menjadi masukan berharga untuk memperkuat pelaksanaan PUG, sehingga pembangunan di Sumenep semakin inklusif, adil, dan berkelanjutan. (*/luq/jup)
Editor : Amin Bashiri