SUMENEP, RadarMadura.id – Anggaran proyek pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) di Kabupaten Sumenep mencapai Rp 250 miliar.
Anggarannya dari pemerintah pusat. Sementara pemerintah daerah hanya bertugas menyiapkan lahan beserta kelengkapan administrasi sebagai syarat pelaksanaan proyek.
Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Sumenep Hairullah mengatakan, pembangunan fisik SRT akan dikerjakan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dengan melibatkan badan usaha milik negara (BUMN).
”Anggarannya sekitar Rp 250 miliar. Itu khusus untuk pembangunan gedung. Penanggung jawabnya langsung pemerintah pusat, tapi dibangun Kementerian PU dan BUMN,” katanya.
Dia menerangkan, saat ini jumlah pelajar yang masuk dalam SRT mencapai sekitar 48 orang. Yakni terdiri atas 10 pelajar SD dan 38 pelajar SMP.
Pemerintah juga membuka pendaftaran bagi murid SMA. Saat ini terdapat 17 calon murid SMA.
”Kemarin kami data di lapangan ada 17 orang. Namun karena pembangunan gedung masih proses, jadi rencana pembukaan jenjang SMA masih menunggu kesiapan gedung,” ucapnya.
Kepala Dinsos P3A Sumenep Abd. Rahman Riadi menyampaikan, Pemkab Sumenep telah selesai mengajukan pembangunan SRT.
Namun, berdasarkan hasil monitoring pemerintah pusat, masih terdapat sejumlah persyaratan yang harus dilengkapi. Mulai dari dokumen lingkungan hingga pelepasan status lahan.
”Pengajuannya sudah, tapi hasil monitoring informasi kemarin kan ada syarat-syarat yang perlu dilengkapi. Misalnya terkait dengan amdal, UKL-UPL, termasuk pelepasan LSD-nya itu dari Kementerian Pertanian,” ucapnya.
Dijelaskan, lokasi pembangunan yang dipilih berada di atas lahan Pemkab Sumenep seluas sekitar 9,8 hektare di Desa Patean, Kecamatan Batuan.
Menurutnya, selain melangkapi dokumen administrasi, pemerintah daerah juga diminta memperlebar akses jalan menuju lokasi.
”Tanah pemerintah, sertifikat pemerintah, tapi memang harus ada kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Salah satu persyaratannya jalannya diperlebar. Kementerian minta paling tidak lima sampai enam meter. Selama ini existing-nya masih tiga meter,” ungkapnya.
Ditambahkan, saat ini Dinas PUTR Sumenep juga telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 500 juta untuk memenuhi kebutuhan penyusunan dokumen pendukung. Seperti amdal dan UKL-UPL.
”Untuk pembangunannya dari kementerian, sedangkan yang bangun nanti BUMN,” pungkasnya. (tif/yan)
Editor : Hera Marylia Damayanti