SUMENEP, RadarMadura.id– Kabupaten Sumenep kembali menjadi lokus program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS).
Namun, program tersebut belum dimulai. Alasannya, masih tahap sosialisasi dan verifikasi calon penerima bantuan.
Pelaksana program pemerintah pusat tersebut dibagi dua tahap. Tahap V merupakan bantuan yang berasal dari aspirator dengan sasaran 570 penerima.
Sementara tahap VII berasal dari aspirasi Kementerian Sosial yang diperuntukkan bagi 38 penerima.
Plt Kepala Disperkimhub Sumenep Ach. Dzulkarnain menyatakan, program tersebut memang belum masuk tahap pembangunan. Sebab, masih ada beberapa proses yang harus dilalui.
Salah satunya, tahap sosialisasi yang melibatkan berbagai pihak. Mulai dari pemerintah provinsi, Pemkab Sumenep, kejaksaan negeri, polres, dan pemerintah di tingkat kecamatan.
Juga pemerintah desa yang menjadi lokasi pelaksanaan program BSPS.
Selain itu, sosialisasi juga melibatkan Koordinator Kabupaten (Korkab) BSPS beserta jajarannya.
Itu supaya pelaksanaannya berjalan transparan, tepat sasaran, dan mampu membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh hunian yang lebih layak.
"Saat ini masih masuk tahapan sosialisasi. Belum pada pelaksanaan pembangunannya,” katanya.
Dzulkarnain menjelaskan, tahapan selanjutnya akan masuk pada proses verifikasi.
Nantinya tim akan langsung turun ke lapangan untuk memverifikasi masing-masing calon penerima.
Itu untuk memastikan kondisi bangunan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam program BSPS.
“Itu penting untuk memastikan bantuan benar-benar kepada masyarakat yang berhak," ucapnya.
Pemkab Sumenep memiliki peranan penting dalam pelaksanaan program itu. Bahkan, pemkab tekah menyiapkan dana Rp 250 juta untuk biaya pengawasan. “Kami akan memastikan proses di lapangan berjalan secara transparan dan tepat sasaran,” imbuhnya. (iqb/jup)
Editor : Amin Basiri