SUMENEP, RadarMadura.id – Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) di semester pertama 2026 cukup positif.
Indikasinya, selama semester pertama 2026, pendapatan yang terkumpul nyaris mencapai 50 persen dari target yang telah ditetapkan.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumenep Ferdiansyah Tetrajaya menyatakan, hingga akhir Juni 2026, realisasi PAD sudah hampir mencapai separo target sebesar Rp 334,30 miliar.
Capaian itu tidak lepas dari upaya intensif dalam mengoptimalkan seluruh sumber pendapatan.
"Berdasarkan evaluasi kami, capaian PAD pada semester pertama cukup menggembirakan, hampir 50 persen target sudah terealisasi," terangnya.
PAD yang terkumpul Rp 166,04 miliar atau 49,67 persen dari target yang ditentukan.
Meski begitu, Ferdiansyah mengakui masih ada beberapa potensi pendapatan yang belum optimal, salah satunya pajak bumi dan bangunan (PBB), karena masa pembayaran masih berlangsung.
Maka untuk mengejar target itu, pihaknya terus melakukan pengawasan dan pendekatan persuasif kepada para wajib pajak.
"Kami terus melakukan monitoring, misalnya wajib pajak restoran yang belum membayar, akan kami ingatkan agar segera memenuhi kewajibannya," ujarnya.
Di APBD Perubahan 2026, pihaknya berencana mengusulkan kenaikan target PAD menjadi Rp 370 miliar.
Langkah itu sejalan dengan upaya pemkab dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah.
"Kami optimistis di akhir tahun akan tercapai. Kemandirian fiskal hanya bisa dicapai apabila pendapatan daerah terus ditingkatkan melalui optimalisasi seluruh potensi yang ada," ucapnya.
Ketua DPRD Sumenep Zainal Arifin meminta pemkab terus mengoptimalkan PAD sebagai upaya memperkuat kemandirian fiskal.
Namun, peningkatan penerimaan itu tidak boleh dilakukan dengan kebijakan yang membebani rakyat.
Optimalisasi PAD harus diarahkan pada optimalisasi potensi pendapatan yang belum tergarap secara maksimal.
Bukan dengan menaikkan atau memperberat pungutan kepada masyarakat.
"Masih banyak potensi PAD yang bisa dioptimalkan melalui pengelolaan aset, retribusi, dan inovasi pemanfaatan potensi ekonomi lokal, tanpa menambah beban wajib pajak, itu yang harus dimaksimalkan," pintanya. (tif/jup)
Editor : Amin Basiri