SUMENEP, RadarMadura.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumenep, Selasa (30/6).
Kunjungan yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) NTB Abul Chair itu diterima langsung Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo di rumah dinas bupati.
Keduanya membahas terkait tata kelola pemerintahan.
Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo mengatakan, kunjungan tersebut menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antarpemerintah daerah.
Baca Juga: Pemkab Sumenep Tunggu Juknis Terkait Pelaksanaan Pilkades Serentak Tahun 2027
Menurutnya, kolaborasi dan komunikasi antardaerah sangat penting untuk saling bertukar pengalaman, inovasi, serta praktik terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan.
”Kita selalu terbuka untuk membahas kemajuan daerah dari berbagai sektor,” katanya.
Fauzi berharap, pertemuan tersebut mampu memperkuat kerja sama dalam mendorong lahirnya berbagai inovasi, meningkatkan tata kelola pemerintahan, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat.
Setiap daerah memiliki potensi dan tantangan yang berbeda, sehingga dapat saling melengkapi melalui pertukaran pengalaman.
”Perbedaan menjadi modal penting untuk saling bertukar pengalaman dan praktik terbaik dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan,” ujarnya.
Sementara itu, Sekdaprov NTB Abul Chair menjelaskan, kunjungan kerja tersebut bertujuan mempelajari sejumlah kebijakan dan inovasi yang telah diterapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep.
Baca Juga: DPRD Sumenep Desak Pemkab Segera Tunjuk Pejabat Definitif, Pembinaan ASN Jangan Sekadar Seremonial
Menurutnya, forum seperti ini menjadi sarana efektif untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan daerah.
Salah satu hal yang menjadi perhatian Pemprov NTB yaitu langkah Pemkab Sumenep dalam meningkatkan status BPR menjadi BPRS.
Inovasi tersebut dinilai dapat menjadi referensi bagi pengembangan tata kelola pemerintahan dan sektor keuangan daerah di Provinsi NTB.
”Kami berkunjung karena memang ada yang perlu dipelajari untuk pengembangan pemerintahan di NTB, seperti peningkatan BPR NTB menjadi BPRS yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumenep,” katanya. (iqb/han)
Editor : Hera Marylia Damayanti