Imigrasi Gandeng ITB Kembangkan "Pagar Digital" Berbasis Drone untuk Awasi Perbatasan

JAKARTA, RadarMadura.id – Direktorat Jenderal Imigrasi menggandeng Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD) Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk menginisiasi "Pagar Digital", sebuah sistem pengawasan perbatasan berbasis drone. Inovasi tersebut disiapkan guna memperkuat pengawasan keimigrasian di wilayah perbatasan darat maupun laut Indonesia.

Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko mengatakan, gagasan tersebut muncul setelah melihat perkembangan teknologi pengamanan perbatasan pada ajang pameran pertahanan di Singapura. Menurutnya, Indonesia memiliki sumber daya manusia yang mampu mengembangkan teknologi serupa secara mandiri.

"Berawal dari keprihatinan saya melihat teknologi pengamanan perbatasan yang canggih, tetapi belum ada yang merupakan karya anak bangsa. Padahal SDM kita memiliki kemampuan yang sangat baik. Karena itu kami menggandeng ITB untuk menginisiasi sistem Pagar Digital berbasis drone," ujarnya usai rapat bersama perwakilan ITB di Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi, Selasa (30/6).

Hendarsam menjelaskan, Indonesia memiliki panjang perbatasan darat sekitar 3.111 kilometer, sementara infrastruktur pengawasan masih terbatas dengan 18 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan 38 Pos Lintas Batas (PLB) di wilayah Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur.

Baca Juga: Dirjen Imigrasi Paparkan Tiga Pilar Nasional Penguatan Perbatasan Indonesia di Forum DGICM 2026

Di sisi lain, berdasarkan data Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), jumlah pelintas resmi melalui jalur darat pada periode Januari-April 2026 mencapai 679.867 orang. Tantangan terbesar, menurutnya, adalah mengawasi jalur-jalur tidak resmi yang kerap dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal, seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), penyelundupan manusia, maupun penyelundupan komoditas.

"Pagar Digital kami prioritaskan di wilayah perbatasan darat Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. Sementara untuk wilayah laut difokuskan di Kepulauan Riau, Batam, serta jalur-jalur penyeberangan di sekitarnya," jelasnya.

Dalam implementasinya, Imigrasi akan memanfaatkan teknologi drone hasil pengembangan ITB yang diproduksi bersama PT Dirgantara Indonesia (PT DI). Drone tersebut dirancang mampu beroperasi selama 24 jam dengan dukungan panel surya sebagai sumber energi.

Sistem pengawasan akan memadukan dua jenis drone. Drone HALE (High-Altitude Long-Endurance) berfungsi melakukan pemantauan dari ketinggian sekitar 1.000 meter selama 24 jam, sedangkan Drone Mantis digunakan untuk melakukan pendekatan taktis dan identifikasi visual ketika terdeteksi aktivitas mencurigakan.

Menurut Hendarsam, sistem tersebut tidak menggantikan fungsi petugas di lapangan, melainkan meningkatkan kemampuan deteksi dini melalui pemantauan secara real time.

"Ketika drone mendeteksi pergerakan di titik-titik rawan, sistem akan langsung mengirimkan koordinat ke petugas terdekat sehingga respons bisa dilakukan lebih cepat dibanding patroli konvensional," katanya.