SUMENEP, RadarMadura.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep kembali menorehkan prestasi di bidang pengelolaan keuangan daerah.
Yakni, dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut merupakan raihan WTP kesembilan secara berturut-turut yang diterima Pemkab Sumenep. Yakni, sejak Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun Anggaran 2017 hingga 2025.
Wakil Bupati Sumenep Imam Hasyim menyampaikan, keberhasilan mempertahankan opini WTP tidak lepas dari kerja sama seluruh jajaran pemerintah daerah bersama masyarakat yang ikut mengawasi jalannya pemerintahan.
Menurut dia, dukungan berbagai elemen sangat dibutuhkan untuk terus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
”Kami berharap seluruh elemen masyarakat tetap memberikan dukungan agar penyelenggaraan pemerintahan semakin baik dari tahun ke tahun,” katanya usai menerima LHP BPK RI atas LKPD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2025 di Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur, Sidoarjo, Selasa (26/5).
Imam Hasyim menyatakan, prestasi tersebut menjadi motivasi bagi seluruh pimpinan perangkat daerah dan aparatur sipil negara (ASN) untuk terus meningkatkan kinerja dalam membangun Kabupaten Sumenep.
Dia menegaskan, capaian tersebut juga menjadi dorongan untuk meningkatkan kepatuhan dalam pengelolaan keuangan daerah guna menyukseskan program pembangunan.
”Kami berkomitmen meningkatkan kepatuhan dalam pengelolaan keuangan untuk menyukseskan program pembangunan daerah,” ujarnya.
Wabup menambahkan, pihaknya mengapresiasi seluruh ASN yang telah bekerja keras menjalankan program pembangunan daerah.
Dia menegaskan, setiap rekomendasi maupun catatan dari BPK RI harus menjadi perhatian serius seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk terus melakukan perbaikan tata kelola keuangan daerah.
”Rekomendasi dari BPK harus menjadi komitmen bersama bagi pimpinan OPD dan ASN untuk meningkatkan kepatuhan, ketaatan, dan ketelitian dalam pengelolaan keuangan daerah,” pungkasnya. (tif/han)
Editor : Amin Basiri