SUMENEP, RadarMadura.id – DPRD Kabupaten Sumenep menggelar rapat paripurna, kemarin. Agendanya yakni penyampaian laporan panitia khusus (Pansus) terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) bupati sumenep 2025. Rekomendasi itu disampaikan setelah melalui pembahasan dengan sejumlah perangkat daerah.
Ketua Pansus LKPJ DPRD Sumenep, Hosnan menyampaikan, Pemkab Sumenep telah memaparkan berbagai kebijakan strategis. Di antaranya berkaitan penguatan ekonomi daerah, peningkatan kualitas SDM, serta pembangunan infrastruktur yang lebih merata.
Pansus menilai, pemerintah telah berupaya mengoptimalkan sumber pendapatan daerah. Namun, sumber pendapatan asli daerah (PAD) perlu ditingkatkan, melalui inovasi dan sinergi lintas sektor. ”Capaian indikator makro juga menunjukkan tren yang cukup positif. Tapi yang perlu ditekankan adalah pemerataan pembangunan,” tuturnya.
Dia juga memaparkan sejumlah rekomendasi yang bisa dijadikan bahan perbaikan bagi pemerintah daerah. Misalnya, dalam bidang pemerintahan, masih ditemukan perangkat daerah yang cenderung berorientasi pada kegiatan administratif dan belum sepenuhnya fokus pada hasil nyata yang dirasakan masyarakat.
Baca Juga: Penyedia Material Beri Kesaksian Kasus BSPS
Pada sektor perekonomian, pemerintah daerah dinilai berhasil menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan. ”Tetapi ke depannya penguatan potensi ekonomi lokal harus lebih dioptimalkan guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah,” pintanya.
Hosnan menuturkan, pansus mendorong pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah kepulauan. Pansus juga menekankan pentingnya penyempurnaan data penerima manfaat serta mekanisme penyaluran dalam program kesejahteraan rakyat agar lebih tepat sasaran.
Selain itu, pansus menilai perhatian pemerintah terhadap layanan dasar pendidikan dan kesehatan cukup baik. Namun, pemerataan kualitas layanan masih perlu ditingkatkan. ”Karena itu, pansus memberikan sejumlah rekomendasi,” tuturnya.
Hosnan memaparkan, penurunan belanja modal harus diimbangi dengan strategi alternatif seperti kemitraan dengan sektor swasta dan penentuan prioritas proyek yang tepat. Selain itu, meningkatkan kualitas kebijakan publik berbasis riset, penguatan pengawasan internal hingga tingkat desa, serta pemerataan pembangunan infrastruktur dan layanan dasar.
”Kami harap rekomendasi ini menjadi bahan perbaikan bagi pemerintah daerah. Selain itu, sinergi DPRD dan Pemkab Sumenep juga kami harapkan terus terjaga demi mewujudkan pembangunan yang lebih maju, merata dan berkeadilan,” harapnya. (tif/bil)
Editor : Amin Basiri