SUMENEP, RadarMadura.id - Pemerintah Kabupaten Sumenep akan menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN).
Kini kebijakan tersebut masih dibahas dengan Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sumenep Benny Irawan mengaku belum dapat menjabarkan tentang skema WFH. Sebab, masih dibahas bersama kepala daerah.
Baca Juga: ASN Diminta Gunakan Kendaraan Ramah Lingkungan
Rencananya, akan ada dua kali WFH dalam sepekan, terangnya.
ASN juga akan diarahkan untuk menggunakan kendaraan ramah lingkungan.
Seperti sepeda, becak, serta sepeda dan mobil listrik. Dengan begitu, pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal.
Penerapan WFH nantinya ASN akan menggunakan teknologi untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang berbasis pelayanan publik.
Artinya, ASN tidak libur, tetapi tetap bekerja dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.
Arahannya, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk diprioritaskan. Tunggu dulu surat edarannya, nanti kami akan sampaikan, imbuhnya.
Wakil Ketua DPRD Sumenep Indra Wahyudi menyatakan, meminta agar penerapan WFH tidak sampai mengganggu kualitas pelayanan publik.
Maka, lembaga tertentu yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus diperhatikan secara cermat agar pelayanan tidak terabaikan.
Kebijakan WFH merupakan instruksi dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah wajib mendukung pelaksanaannya.
Baca Juga: Penugasan PPPK ke KDMP Berlaku Lima Tahun
Namun demikian, implementasinya di daerah harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan, sehingga tetap berjalan efektif.
”Skema seperti ini yang harus dirumuskan secara matang oleh bupati dan jajarannya, sehingga kebijakan WFH tetap berjalan tanpa mengorbankan pelayanan kepada masyarakat," pintanya. (tif/jup)
Editor : Amin Basiri