Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KBM Tetap Digelar Tatap Muka

H
MEMANTAU: Kepala Dispendik Sumenep Mohamad Iksan memantau proses pembelajaran siswa di SMPN 3 Sumenep, Senin (23/2). (DISPENDIK UNTUK JPRM)
MEMANTAU: Kepala Dispendik Sumenep Mohamad Iksan memantau proses pembelajaran siswa di SMPN 3 Sumenep, Senin (23/2). (DISPENDIK UNTUK JPRM)

Advertisement

SUMENEP, RadarMadura.id – Wacana pembelajaran daring dalam rangka penghematan energi sempat mengemuka di Kabupaten Sumenep.

Namun, Dinas Pendidikan (Dispendik) Sumenep memastikan untuk tetap memberlakukan kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka secara penuh.

Advertisement

Kepala Dispendik Sumenep Mohamad Iksan menyatakan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) belum memberlakukan kebijakan pembelajaran daring untuk menyikapi penghematan energi. 

Saat ini, surat edaran yang terbit baru dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Brokrasi (Kemen PAN-RB).

”Berdasarkan SE dari Kementerian PAN-RB, PNS bisa melaksanakan work from home (WFH) sehari dalam sepekan,” terangnya.

Advertisement

Pernyataan serupa juga disampaikan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Sumenep Rusliy.

Menurutnya, sampai saat ini belum ada surat edaran resmi terkait kebijakan pembelajaran daring atau WFH untuk sekolah.

Meski begitu, dia mengakui sempat ada usulan alternatif agar Dispendik Jatim melaksanakan pembelajaran secara online satu hari dalam sepekan.

Skema itu dirancang sebagai bagian dari kebijakan efisiensi energi yang dilakukan pemerintah pusat.

”Alternatifnya sempat ada, yakni satu hari pembelajaran dilakukan secara daring dari rumah. Namun, itu masih sebatas usulan dan belum menjadi keputusan resmi,” terangnya.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar MaduraIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pembiayaan Haji Harus Proporsional, Dewan  Soroti Setoran Jemaah dan Nilai Manfaat

Pembiayaan Haji Harus Proporsional, Dewan  Soroti Setoran Jemaah dan Nilai Manfaat

Anggota Komisi VIII DPR RI Ansari menegaskan, kebijakan biaya haji harus berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Pemkab Sumenep Selaraskan Pembangunan dengan Agenda Nasional,  Program Pemerintah Pusat Didorong untuk Menjangkau Pelosok Desa

Pemkab Sumenep Selaraskan Pembangunan dengan Agenda Nasional, Program Pemerintah Pusat Didorong untuk Menjangkau Pelosok Desa

pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan pembangunan di tingkat kabupaten tetap searah dengan agenda nasional.

Narasi, Vibrasi, dan Komplikasi

Narasi, Vibrasi, dan Komplikasi

Kritik publik, termasuk media, terhadap kebijakan penyelenggara negara dalam peristiwa tertentu yang nyaris tak terdengar, boleh jadi memiliki korelasi yang signifikan dengan ramainya lalu lintas pemberitaan medsos.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer