SUMENEP, RadarMadura.id – DPRD Sumenep mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan gedung aglomerasi pabrik hasil tembakau (APHT).
Sebab, manfaat dari gedung itu belum signifikan bagi pelaku usaha dan petani tembakau.
Anggota Komisi II DPRD Sumenep Masdawi mengatakan, APHT bukan hanya sekadar proyek fisik, melainkan instrumen strategis untuk meningkatkan daya saing industri rokok lokal serta mendrong pertumbuhan ekonomi daerah.
”Karena itu, keberadaannya harus dioptimalkan,” katanya.
Selain itu, dia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kendala yang menghambat operasional gedung APHT.
”Jika terdapat persoalan administratif, teknis, maupun koordinasi, maka harus segera dicarikan solusi konkret,” ingatnya.
Menurut dia, optimalisasi pengelolaan gedung APHT akan berdampak langsung pada peningkatan serapan tenaga kerja, stabilitas harga tembakau, serta peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor industri tembakau.
”Pemerintah daerah harus memiliki roadmap yang jelas agar APHT benar-benar menjadi pusat pertumbuhan industri tembakau di Sumenep,” pintanya.
Sementara itu, Direktur PD Sumekar Hendri Kurniawan menjelaskan, saat ini sudah ada 12 perusahaan rokok yang tergabung di gedung APHT.
12 perusahaan telah melakukan produksi sementara sisanya masih melengkapi izin ke Bea Cukai.
”Proses pemberkasannya sudah lengkap dan sudah disetorkan ke Bea Cukai Madura,” klaimnya.
Hendri menjelaskan, saat ini penghasilan utama dari gedung APHT memang hanya dari sewa gedung.
Ke depan, pihaknya akan melakukan berbagai pengembangan. Sehingga gedung tersebut dapat memberikan pendapatan yang lebih besar bagi pemerintah daerah.
”Kami nanti akan menyediakan bahan-bahan pembuatan rokok. Mulai dari tembakau, percetakan bungkus rokok, kertas rokok dan lainnya,” ucapnya.
Ditambahkan, nanti perusahaan rokok yang tergabung di APHT maupun yang tidak bisa melakukan kerjasama dengan PD Sumekar.
”Kami masih menunggu penyertaan modal, semoga cepat terealisasi,” tandasnya. (tif/yan)
Editor : Hera Marylia Damayanti