SUMENEP, RadarMadura.id – Pengawasan keuangan daerah yang dilakukan Inspektorat Sumenep harus benar-benar maksimal.
Sebab, anggaran perjalanan dinas (perdin) untuk kegiatan tersebut mencapai Rp 677.432.000.
Plt Inspektur Inspektorat Sumenep Nurul Jamil membenarkan nominal anggaran perdin pengawasan keuangan pemerintah daerah tersebut.
Anggaran ratusan juta itu rutin dianggarkan setiap tahun. ”Itu anggaran perdin dalam daerah,” katanya.
Jamil menilai, anggaran tersebut dibutuhkan untuk membiayai tim monitoring dan evaluasi (monev). Tim ini turun ke lapangan untuk melakukan tugas dan fungsinya dalam mengawasi keuangan daerah di berbagai instansi pemerintah.
Tidak hanya di organisasi perangkat daerah (OPD), tapi juga di kecamatan, desa, dan lainnya.
”Kita kan ada tim yang monev ke desa-desa dan sejumlah instansi di Sumenep. Jadi, perdinnya dari anggaran itu,” tuturnya.
Menurut dia, sebagian anggaran setengah miliar lebih itu sudah terserap. Yakni, untuk membiayai kegiatan monitoring keuangan pemerintah Kabupaten Sumenep. Pihaknya punya kewenangan untuk mengawasi realisasi keuangan pemerintah.
”Intinya, anggaran tersebut kita pergunakan semaksimal mungkin untuk melakukan pengawasan secara langsung,” papar Jamil.
Sekretaris Komisi I DPRD Sumenep Suroyo berpesan agar anggaran perdin tersebut digunakan sebagaimana mestinya.
Yakni, disesuaikan dengan kegiatan yang direalisasikan. Dia mengingatkan agar inspektorat tidak sembarangan mengeklaim anggaran perdin tanpa kegiatan.
Jadi, saya harap pengawasan keuangan daerah yang dilakukan inspektorat maksimal. Mengingat, anggaran perdinnya cukup besar. Pengawasannya harus detail dan cermat,” katanya. (iqb/bil)
Baca artikel dan berita menarik dari RadarMadura.id lainnya di Google News
Editor : Ina Herdiyana