SUMENEP – Sejak 2013 hingga 2016, persentase penurunan kemiskinan di Kabupaten Sumenep hanya sekitar 0,32 persen. Hingga 2016, penduduk miskin di Sumenep tercatat 216.140 jiwa. Sebagian di antaranya luput dari pengawasan pemerintah.
Hal itu disampaikan koordinator Komunitas Sumenep Berbagi (KSB) Ferry Saputra. Data tersebut berdasar temuannya di lapangan. ”Kami tidak bisa menyebutkan jumlah pastinya. Yang jelas, ada ratusan warga miskin yang belum mendapat perhatian,” katanya.
Dia berasumsi, ada beberapa faktor yang membuat masyarakat miskin tidak terdata oleh pemerintah. Salah satunya, masyarakat tersebut tidak memiliki kartu pengenal seperti kartu tanda penduduk (KTP) atau kartu keluarga (KK).
Di Sumenep, kata dia, masih banyak warga miskin yang tidak memiliki KTP dan KK. Dengan demikian, mereka otomatis tidak bisa mengikuti program bantuan sosial (bansos) yang dicanangkan pemerintah.
Dalam hal ini, Ferry mengaku sudah pernah mengadakan audiensi dengan Bupati Sumenep A. Busyro Karim. Dalam diskusi tersebut, Busyro mengungkapkan bahwa banyaknya warga yang belum terdata merupakan tanggung jawab kepala desa dan camat setempat.
Dia juga mempertanyakan kinerja pendamping desa dan pendamping kecamatan. Seharusnya, kata Ferry, pendataan masyarakat miskin bisa diatasi. Dengan demikian, semua warga dapat diikutsertakan dalam program pemerintah.
Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa melalui siaran pers pada Rabu (15/11) menginstruksi pemkab untuk memaksimalkan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). SIKS-NG adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk memvalidasi data fakir miskin di daerah.
Saat ini Kementerian Sosial (Kemensos) terus berupaya memaksimalkan percepatan validasi data dari daerah. Hal itu bertujuan meng-update dan memperbaiki data fakir miskin secara berkala agar bansos lebih tepat sasaran.
”Kami berharap daerah bisa memberikan feedback signifikan terhadap perbaikan data kemiskinan. Mengingat, akhir November ini akan dikeluarkan surat keputusan Menteri Sosial tentang data fakir miskin yang akan dijadikan acuan intervensi program bansos,” ucap Khofifah.
Selain itu, Khofifah mengungkapkan bahwa update rutin data sangat penting. Mengingat, kemiskinan bersifat dinamik. Dengan aplikasi itu, pemkab dapat meng-upgrade data kemiskinan, baik pengurangan maupun penambahan data.
Editor : Abdul Basri