SAMPANG, RadarMadura.id – Pemerintah mencanangkan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun, fakta yang terjadi di lapangan, bantuan tersebut justru membebani calon penerima bantuan (CPB).
Ketua Komisi III DPRD Sampang Baihaqi mengatakan, dia menerima laporan masih banyak masyarakat yang tidak mau menerima bantuan perumahan stimulan. Sebab, bantuan bedah rumah itu dinilai hanya menjadi beban bagi CPB.
"Setelah kami tanyakan ke kepala desa, banyak penerima yang tidak mau menerima karena mereka harus mengeluarkan dana yang cukup besar," katanya.
Menurutnya, program inisiasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) itu tahun ini menyasar 2.497 CPB. Setiap rumah mendapatkan alokasi Rp 20 juta.
"Meski begitu, anggaran yang bersumber dari APBN itu justru lebih banyak membebani CPB," tambahnya.
Baca Juga: Bantuan Produktivitas Garam di Kabupaten Sampang Tidak Merata
Dia menilai anggaran bantuan Rp 20 juta dinilai tidak cukup membantu membedah rumah warga. Akibatnya, banyak CPB yang tidak mampu memenuhi kebutuhan kekurangan dana yang harus ditanggung secara mandiri. Oleh karena itu, dia meminta pemerintah pusat mengkaji ulang ketentuan tersebut.
"Kami berharap nominal bantuan ini ditambah menjadi Rp 60 juta per CPB," ungkapnya.
Koordinator Kabupaten (Korkab) BSPS Sampang Iskandar Zulkarnain membenarkan kondisi riil di lapangan. Dia mengatakan, banyak CPB yang memilih mundur. Namun, dia memotivasi warga dengan sejumlah solusi.
"Jika minta dibantu total memang tidak akan bisa. Tapi kami memberikan pemahaman dengan tipe sederhana dan menyarankan warga memanfaatkan material yang bisa digunakan kembali. Juga menggunakan metode baru ferosemen," tandasnya. (ay/yan)
Editor : Anis Billah