SAMPANG, RadarMadura.id – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran akibat pemangkasan transfer ke daerah (TKD), seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dituntut berhemat.
Namun, kondisi itu belum sepenuhnya tercermin dalam pengelolaan anggaran di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes dan KB) Sampang.
Tahun ini instansi tersebut mengalokasikan anggaran belanja makan dan minum (mamin) rapat hingga ratusan juta rupiah.
Kasubbag Keuangan Dinkes dan KB Sampang Muhammad Maman Firmansyah membenarkan anggaran mamin rapat yang melekat dalam postur belanja instansinya tersebut.
Baca Juga: Kejari Sumenep Perpanjang Penahanan Kades Pragaan Daya
Anggaran besar tersebut disiapkan untuk kebutuhan belanja selama satu tahun.
”Saya tidak hafal nominal pastinya, tapi memang besar,” katanya, Selasa (12/5).
Berdasarkan data yang dihimpun koran ini, total belanja mamin rapat di dinkes dan KB dialokasikan Rp 743 juta.
Anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN itu terbagi dalam 69 paket kegiatan.
Nilai setiap paket bervariasi, mulai Rp 300 ribu hingga Rp 46 juta.
”Anggaran ini tersebar di beberapa bidang dengan nominal yang berbeda-beda,” tambahnya.
Maman menjelaskan, satu paket anggaran tidak digunakan untuk satu kali kegiatan.
Anggaran tersebut diperuntukkan bagi sejumlah sub kegiatan dan pencairannya menyesuaikan kebutuhan.
Baca Juga: Polisi Ungkap Jaringan Curanmor, Pencuri, Perantara, dan Penadah Ditangkap
”Kecuali ada kegiatan besar seperti rapat di hotel dengan paket meeting atau makanan prasmanan, itu diperbolehkan. Kalau rapat biasanya menyesuaikan kebutuhan,” jelasnya.
Dia mengakui anggaran Pemkab Sampang tengah terdampak efisiensi dari pemerintah pusat.
Namun, belanja mamin tidak masuk dalam opsi pemangkasan anggaran. Efisiensi hanya dilakukan pada harga satuan makanan.
”Misalnya, sebelumnya harga satuan dianggarkan Rp 20 ribu atau Rp 25 ribu, setelah efisiensi menjadi Rp 17 ribu termasuk pajak,” ujarnya.
Untuk memaksimalkan anggaran, pihaknya diberi opsi menambah volume sub kegiatan agar sisa pagu belanja mamin tetap terserap.
”Setahu saya belum ada perintah pengurangan pagu anggaran. Hanya diperbolehkan menambah volume kegiatan,” katanya.
Hingga saat ini, serapan anggaran baru mencapai Rp 26,5 juta.
Meski demikian, dia mengakui tetap ada potensi sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) hingga akhir tahun.
”Kemungkinan tidak terserap penuh, sisa pasti ada,” ungkapnya.
Baca Juga: Layangkan Permohonan Audiensi ke DPR RI, Permintaan Otopsi ke TNI AL Belum Direspons
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sampang Moh. Iqbal Fathoni meminta penggunaan anggaran di Dinkes dan KB Sampang dilakukan lebih hemat.
Menurut dia, belanja mamin harus disesuaikan dengan kebutuhan dan skala prioritas di tengah kondisi fiskal saat ini.
”Minimal Dinkes melihat durasi rapat. Kalau hanya sebentar cukup roti, tidak perlu nasi. Semua OPD harus berhemat. Jika ada kelebihan anggaran, harus dikembalikan dalam bentuk silpa,” tandasnya. (ay/han)
Editor : Hera Marylia Damayanti