SAMPANG, RadarMadura.id - Insentif fiskal pemerintah daerah mengalami penurunan pasca transfer ke daerah (TKD) dipotong.
Karena itu, panitia khusus (pansus) pendapatan asli daerah (PAD) DPRD Sampang mendorong pemkab memiliki kemandirian fiskal.
Ketua Pansus PAD DPRD Sampang, Rahmad Hidayat Rifai, mengatakan, pansus dibentuk untuk menyikapi TKD yang nominalnya mengalami penurunan.
Apalagi, postur APBD Kabupaten Sampang dinilai tidak ideal. "Ketergantungan daerah terhadap TKD sangat tinggi," katanya.
Pria yang juga menjabat sebagai anggota Komisi I DPRD tersebut menilai, kemandirian fiskal dapat dibantu melalui optimalisasi PAD.
Yakni dengan menggali potensi-potensi yang pengelolaannya belum maksimal. "Banyak potensi tidak tergarap maksimal," tambahnya.
Dijelaskan, berdasarkan hasil analisisnya, ada beberapa potensi PAD yang sangat berpotensi untuk dimaksimalkan.
"Di antaranya sektor pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P2), pajak restoran dan rumah makan minuman, perizinan bangunan gedung (PBG), dan pemanfaatan aset daerah," ulasnya.
Dia meminta penataan dan revitalisasi potensi PAD perlu dilakukan. Sebab, satu-satunya penyelamat kesehatan fiskal di daerah bisa diupayakan melalui PAD.
"Kami sedang menyusun target PAD. Nanti akan kami sampaikan ke TAPD (tim anggaran pemerintah daerah)," janjinya.
Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Hurun Ien, menyampaikan, penurunan TKD ke daerah mencapai ratusan miliar.
Kebijakan optimalisasi PAD menjadi salah satu solusi. Yakni dari sektor pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lainnya.
"Kami akan mengajak semua pihak untuk meningkatkan layanan PAD," tandasnya. (ay/yan)
Editor : Amin Basiri