SAMPANG, RadarMadura.id – Kualitas proyek pembangunan saluran di Desa Apaan, Kecamatan Pangarengan, Sampang patut dipertanyakan.
Sebab, usia proyek yang bersumber dari Bantuan Keuangan (BK) Pemerintah Provinsi (Pemrpov) Jawa Timur (Jatim) tersebut hanya seumur jagung.
Pembangunam proyek itu baru tuntas sekitar dua bulan lalu. Namun kegiatan yang menelan biaya Rp 300 juta tersebut sudah ambruk.
Kerusakan parah itu diduga karena pengerjaannya asal-asalan. Saluran yang rusak mencapai 17 meter.
Abd Manaf kepala tukang menyatakan, proyek yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim tersebut tidak dikerjakan pihak ketiga.
Melainkan, dikerjakan Pemerintah Desa (Pemdes) Apaan, Kecamatan Pangarengan
Pihaknya terlibat dalam pembangunan proyek sejak awal. Sehingga pihaknya tahu persis kapan proyek tersebut selesai.
”Proyek ini sudah selesai sekitar dua bulan yang lalu,” ujar Pria asal Desa Gunung Maddah, Kecamatan Kota Sampang itu
Manaf mengeklaim, ambruknya proyek saluran tersebut karena didilubangi oleh warga. Tujuannya, agar air yang menggenang di area persawahan mengalir. Namun, lubang yang dibuat berukuran kecil.
Sehingga tidak mampu menampung debit yang masuk dari sawah ke saluran.
”Saat tidak mampu menampung air, akhirnya tembok yang sebelah utara ini roboh,” ungkapnya.
Saluran yang rusak sekitar 17 meter. Proses perbaikan dimulai kemarin (25/11). Namun pihaknya masih menunggu datangnya bahan material.
”Perbaikan ini permintaan kepala desa (kades), kami diminta memperbaikinya,” bebernya.
Camat Pangarengan Sampang Nur Holis membenarkan proyek pembangunan saluran tersebut tidak bertahan lama.
Dia menduga kerusakan disebabkan faktor cuaca. Sebab di lokasi proyek sempat mengalami banjir pasca dilanda hujan dua hari berturut-turut.
”Sehingga saluran itu tidak mampu menampung air yang datang dari sebelah utara di lokasi tersebut. Sehingga jebol (ambruk),” ujarnya.
Holis tidak tahu menahu saat ditanya tentang perencanaan proyek saluran tersebut.
Padahal, jika di ara pembangunan proyek kerap terjadi genangan, maka seharusnya masalah itu diatasi saat penyusunan perencanaan.
Pihaknya berdalih tidak terlibat dalam proyek pembangunan salauran tersebut. Sebab anggarannya bukan bersumber dari APBD Kabupaten Sampang.
”Kami tidak tahu teknisnya. Proyek itu merupakan proyek BK, bukan wewenang kami. Baru kalau realisasi proyek Dana Desa (DD) kami lakukan pengawasan tetap,” tandasnya.(bai/jup)
Editor : Abdul Basri