SAMPANG, RadarMadura.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang harus lebih serius menggarap peluang yang bisa menambah pundi-pundi pendapatan asli daerah (PAD). Khususnya, PAD dari sektor pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) yang piutangnya telah tembus Rp 32,4 miliar.
Plt Kabid Pendapatan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Sampang Moh. Syakban menyampaikan, instansinya getol melakukan penagihan kepada wajib pajak (WP). Di antaranya mencantumkan tagihan piutang pada surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) yang dikeluarkan setiap tahun.
”Selain itu, untuk WP yang ingin melakukan transaksi jual beli tanah juga harus melunasi terlebih dahulu piutangnya,” katanya.
Ditambahkan, nominal total piutang Rp 32,4 miliar tersebut merupakan rekapan tagihan dari 2002 hingga 2024. Termasuk limpahan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama sejak Januari 2014.
”Namun, beban piutang yang harus kami jemput terhitung dari 2002 sesuai berita acara pelimpahannya,” ujarnya.
Menurutnya, hingga Kamis (20/11), pemkab berhasil melakukan penagihan sebesar Rp 546.173.945. Dengan demikian, piutang yang menjadi tanggungan pemkab kurang lebih Rp 31,8 miliar.
”Insyaallah sampai akhir tahun ini bisa terus berkurang,” janjinya.
Camat Sampang Aminullah menyampaikan, hampir setiap tahun target PBB P2 di wilayahnya sulit tercapai. Dari target Rp 1,1 miliar yang mampu terealisasi hanya berkisat Rp 750 juta.
”Itu karena kesadaran masyarakat membayar pajak rendah. Namun, kami tetap berusaha menjemput bola,” pungkasnya. (ay/yan)
Editor : Hera Marylia Damayanti