SAMPANG, RadarMadura.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang mulai menyiapkan alokasi anggaran untuk keberlangsungan program universal health coverage (UHC) 2026. Diprediksi tahun depan dana yang dibutuhkan untuk biaya kesehatan gratis masyarakat Kota Bahari mencapai Rp 56 miliar.
Bupati Sampang Slamet Junaidi mengatakan, pihaknya sudah melakukan rapat dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Yakni, untuk membahas tentang alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Dia menceritakan, TAPD berencana akan memotong porsi anggaran untuk program UHC. Jika ini terjadi, maka tahun depan tidak semua masyarakat bisa mendapat pelayanan kesehatan gratis. ”Seminggu yang lalu TAPD melaporkan jika anggaran UHC mau dipotong,” ujarnya.
Pejabat yang akrab disapa Haji Idi itu menyatakan, pihaknya tidak setuju jika anggaran UHC dipotong. Alasannya, program tersebut sangat dibutuhkan dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Dia memastikan tahun depan UHC tetap menjadi program prioritas.
”Kesehatan ini urusan yang sangat krusial, sangat diperlukan oleh masyarakat Sampang,” tuturnya.
Haji Idi memastikan anggaran untuk program yang dikenal dengan cakupan kesehatan semesta itu dianggarkan dalam APBD 2026. TAPD menyiapkan anggaran Rp 56 miliar untuk alokasi dalam setahun. Dia meminta masyarakat tidak perlu khawatir terkait keberlanjutan program UHC.
”Daripada menikmati gaji dan tunjangan, mending saya berikan pada UHC, kalau memang program UHC harus diputus,” tegasnya.
Politikus Partai Nasdem itu mengungkapkan, pihaknya setiap tahun mengalokasikan anggaran untuk UHC. Tahun ini, anggaran yang sudah terserap mencapai Rp 53 miliar. Dia berkomitmen memprioritaskan program yang bermanfaat untuk masyarakat Sampang.
”Serupiah pun anggaran yang dikeluarkan dari APBD, saya pastikan bermanfaat untuk masyarakat Sampang,” ungkapnya.
Ketua Komisi IV DPRD Sampang Mahfud mendukung langkah bupati. Menurutnya, anggaran program UHC tidak boleh dipotong. Pihaknya juga sudah melakukan rapat pembahasan dengan Dinkes KB Sampang terkait alokasi APBD 2026.
”Iya, rencananya dari dinas akan memotong anggaran UHC. Tapi, kami tidak mau karena masyarakat membutuhkan program ini,” tuturnya.
Dia menjelaskan, porsi anggaran untuk UHC 2026 harus sama dengan dana yang terserap tahun ini. Yakni, diperkirakan mencapai Rp 56 miliar. Namun, porsi anggaran yang tersedia tidak cukup. Komisi IV meminta agar dinas menggeser anggaran yang lain untuk UHC.
”Rapat bersama dinas belum selesai. Yang jelas, program ini harus dilanjutkan karena termasuk dalam program prioritas,” tukasnya. (bil)
Editor : Hera Marylia Damayanti