KOTA, RadarMadura.id – Program bantuan pembangunan rumah hunian layak tidak hanya dilaksanakan pemerintah daerah.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga punya program yang dikenal dengan Bantuan Stimulan Perumahan Swadya (BSPS). Namun, kuota tahun ini belum diketahui.
Kabid Perumahan Rakyat dan Permukiman Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Permukiman (DLH Perkim) Sampang Abdul Rokib menyampaikan, program BSPS dan pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) berbeda.
Namun, tujuannya sama, yakni untuk membantu masyarakat agar memiliki hunian yang layak.
Program BSPS merupakan kegiatan pemerintah pusat yang disalurkan ke pemerintah daerah. Pemerintah pusat yang menentukan kuota sasaran di setiap daerah. Sampai sekarang, Pemkab Sampang masih menunggu kuota BSPS dari kementerian.
”Kalau untuk kuota BSPS tahun ini dari pusat belum turun. Sementara kami masih fokus di program RTLH saja,” ujarnya.
Menurut Rokib, program BSPS sangat membantu daerah untuk mempercepat masyarakat memiliki hunian layak. Sebab, anggaran pemerintah daerah terbatas untuk mengakomodasi permintaan masyarakat.
Dijelaskan, BSPS merupakan bantuan pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
Sehingga, dapat meningkatkan kualitas hidup dengan memiliki hunian yang layak. Pemerintah juga mengatur syarat dan ketentuan untuk penerima program BSPS.
Di antaranya, memiliki lahan sendiri dengan kepemilikan yang sah. Selain itu, memiliki rumah tidak layak huni dan belum pernah menerima bantuan BSPS maupun program lain dan syarat lainnya.
”Sasaran program RTLH dari daerah tidak banyak. Kami berharap bisa mendapat bantuan BSPS dari pusat,” harapnya. (jun/bil)
Editor : Achmad Andrian F