Nasional Madura Food & Travel Sastra & Budaya Sportainment Hiburan Features Cek Fakta Catatan Pendidikan Hukum Kriminal Ekonomi Bisnis Internasional Lifestyle Oto & Tekno Religi Ibu & Anak Kesehatan Radar Madura TV

Dinsos, DPRKP, dan BPBD Saling Lempar

Abdul Basri • Jumat, 6 September 2019 | 21:32 WIB
Dinsos, DPRKP, dan BPBD Saling Lempar
Dinsos, DPRKP, dan BPBD Saling Lempar

SAMPANG – Nasib Yusup, 50, yang rumahnya terbakar pada 28 Juli 2019 lalu masih terkatung. Sebab, belum ada kepastian apakah dia akan mendapatkan bantuan pembangunan rumah atau tidak. Pemerintah daerah malah mengaku belum mendapatkan laporan peristiwa tersebut.


Di samping itu, antara dinas sosial (dinsos), dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman (DPRKP), dan badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) terlihat saling lempar. Sekretaris Dinsos Taufik Hidayat menyebut, pihaknya hanya bisa membantu sembako untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan untuk bantuan pembangunan rumah ditangani instansi lain.


”Coba konsultasikan dengan DPRKP. Barangkali di sana ada kegiatan untuk itu,” kata Taufik Hidayat kemarin (5/9).


”Karena dinsos tidak menangani fisik, tapi sebatas bantuan sembako,” tambahnya.


Dikonfirmasi terpisah, Kepala DPRKP Sampang Abd. Hannan malah melemparkannya ke BPBD. Menurutnya, kebakaran termasuk bencana alam. Nah, penanggulangan bencana alam ada di BPBD. ”Kalau saya bukan bencana,” ujarnya.


Dijelaskan, beberapa waktu lalu ada rumah yang rusak akibat bencana alam. Saat itu BPBD langsung turun ke lapangan. Bukan hanya memberikan bantuan kedaruratan, melainkan juga membangunkan rumah.


Namun menurut Hannan, bisa juga bantuan untuk keluarga Yusup diambil dari anggaran DPRKP. Hanya, prosesnya lebih lama dari BPBD. Jika diajukan tahun ini, baru bisa direalisasikan tahun depan.


”Tidak apa-apa diajukan saja. Tapi, kalau penanganan cepat itu ke BPBD. Kalau saya kan nunggu 2020 nanti,” tegasnya.


Sementara itu, Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang Moh. Imam justru heran dengan saran dari DPRKP. Sebab, pihaknya tidak punya program pembangunan fisik. Kalaupun ada bantuan kedaruratan, sifatnya hanya bantuan sementara.


”Kalau di sini bantuannya hanya peralatan, seperti terpal, alat tidur, itu kalau BPBD,” terangnya.


Untuk anggaran pembangunan rumah semestinya diambilkan dari DPRKP. Sebab, di instansi tersebut, kata Imam, punya program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH). Program tersebut bisa diberikan kepada warga yang menjadi korban kebakaran.


Terkait dengan lambannya bantuan ke Yusup, Imam juga mengaku tidak tahu. Secara kelembagaan pihaknya siap membantu. Hanya untuk memberikan bantuan perlu mendapatkan surat permohonan resmi dari bawah.


”Tadi saya telepon Pak Sekcamnya terkait berita yang masuk hari ini di Tambelangan. Pak Sekcamnya malah ngaku tidak tahu,” tukasnya. 


 

Editor : Abdul Basri
#korban #kebakaran #dinsos #DPRKP