SAMPANG – Proyek pengembangan Bendungan Nepa di Kecamatan Banyuates, Sampang, belum sepenuhnya tuntas dan hingga Selasa (20/2) masih menuai protes. Terbaru, warga Desa Tebanah yang tanahnya terdampak proyek irigasi mengaku kecewa karena penetapan harga tanah tanpa sosialisasi.
Bendungan Nepa yang mulai dibangun pada 1982 itu sampai sekarang belum dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat sekitar. Saluran irigasi ke beberapa desa baru digarap 2017.
Tak hanya itu, proses pelaksanaan proyek menuai protes dari masyarakat akibat kurangnya informasi dan transparansi dari pihak-pihak terkait. Pengawasan terhadap pelaksanaan proyek Bendungan Nepa dinilai tidak maksimal.
Moh. Junaidi, 29, warga Desa Tebanah, mengungkapkan, dirinya beserta warga lain yang tanahnya terdampak proyek irigasi resah dan kecewa. Kata dia, warga tidak mendapat kepastian harga atas tanah yang digunakan untuk proyek irigasi tersebut. ”Tiba-tiba tanah kami dibayar, tanpa ada kesepakatan harga terlebih dulu,” katanya kemarin.
Dia menduga ada oknum yang menunggangi proses pembebasan lahan proyek irigasi. Sebab, hampir semua pemilik tanah terdampak mengaku dipermainkan oleh pemerintah dan oknum.
”Kami kebingungan akan mengadu kepada siapa. Tapi, kami akan melakukan gugatan dan protes dengan cara kami,” terangnya. Pihaknya beserta warga lainnya juga mengeluhkan limbah tanah proyek irigasi yang dibuang ke sungai. Hal itu mengakibatkan penyempitan aliran air sungai yang membentang di Desa Tebanah. ”Sungai makin dangkal dan sempit,” ujarnya.
Junaidi mengungkapkan, irigasi sudah memakan korban akibat terjatuh ke proyek saluran yang saat ini dikerjakan kontraktor. Mestinya, lanjut dia, pemerintah ikut berperan dan mendorong percepatan penyelesaian proyek tersebut.
Wakil Ketua DPRD Sampang Abdus Salam sebagai wakil rakyat dari wilayah pantura mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai permasalahan yang dikeluhkan warga di sekitar proyek Bendungan Nepa. Menurut dia, meskipun proyek itu menggunakan APBN, lokasinya berada di wilayah Sampang.
Semestinya, Pemkab Sampang melakukan pengawasan. ”Ini jadi atensi khusus bagi kami dan akan kami tindak lanjuti ke dinas terkait supaya segera mengoordinasikan ke pemerintah pusat,” paparnya.
Dia menyatakan, proses pembebasan lahan di wilayah pantura sangat rentan konflik. Karena itu, semua proses harus transparan sehingga tidak memunculkan gejolak di masyarakat. ”Urusan tanah di wilayah utara ini sangat rentan konflik. Maka, perlu waspada dan hati-hati,” tukas Abdus Salam.
Editor : Abdul Basri