BANGKALAN, RadarMadura.id – Warga Kota Zikir dan Salawat ternyata masih banyak yang belum pernah bersekolah (BPB). Konon, ada belasan ribu warga yang tidak mengenyam pendidikan.
Kabid Pembinaan SD Dinas Pendidikan (Dispendik) Bangkalan Ali Yusri Purwanto menyatakan, selain angka anak tidak sekolah (ATS), data BPB tersebut juga menjadi atensi institusinya.
Namun, data itu tidak tercantum di data pokok pendidikan (dapodik). ”Kalau ATS, by name by address ada di kami. Sementara kalau BPB, yang melakukan verifikasi dan validasi (verval) pemerintah desa,” katanya.
Jika merujuk pada data Kemendikbudristek, saat ini tercatat ada 13.792 jiwa warga Bangkalan yang tidak pernah sekolah.
Belasan ribu warga tersebut dikelompokkan berdasar faktor usia. Paling banyak usia 15 tahun ke atas (lihat grafis). ”Data riilnya, kami belum tahu,” imbuhnya.
Dia menjelaskan, kebenaran data tersebut akan teruji setelah institusinya melakukan verval bersama tim teknis. Karena itu, institusinya bisa menyimpulkan dan memberikan solusi.
”Setelah terbentuk, tim penanganan ATS akan menggandeng pemerintah desa untuk verval data tersebut,” jelasnya.
Dia menambahkan, ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang tidak sekolah. Misalnya, faktor ekonomi, pernikahan dini, dan fokus belajar di pesantren.
”Kalau pesantren formal, datanya masuk ke Emis, tapi tidak dengan pesantren tradisional,” ungkapnya.
Menurut dia, kalau data tersebut benar adanya, institusinya akan menyarankan warga untuk mengikuti sistem kejar paket C atau A. ”Kami akan terus menyosialisasikan pentingnya mengenyam pendidikan,” jelasnya.
Sementara itu, Kasi Pendma Kemenag Bangkalan Sulaiman meragukan data tersebut. Sebab, banyak ditemui data yang masuk ATS belum diverifikasi.
”Berdasar hasil verifikasi dan penelusuran ke bawah, warga sekolah kok. Artinya, data tersebut belum sepenuhnya terbukti. Namun, kami sedang bergerak melakukan penanganan,” terangnya.
Menurut dia, institusinya juga bertanggung jawab mencarikan solusi atas persoalan tersebut.
”Salah satu tugas kami mencerdaskan anak bangsa. Jadi, urusan pendidikan bukan hanya tanggung jawab dinas pendidikan, melainkan juga kewenangan kami,” pungkasnya. (ay/yan)
Editor : Ina Herdiyana