BANGKALAN, RadarMadura.id – Pengelolaan pendidikan menengah di Bangkalan belum ideal. Masalah itu terkait dengan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang terbatas. Juga anggaran yang dikucurkan tidak meng-cover biaya transportasi pengawas.
Problem pendidikan tersebut terungkap dalam kunjungan kerja (kunker) Komisi E DPRD Jawa Timur (Jatim) SMKN 1 Kamal, Jumat (18/8). Anggota Komisi E DPRD Jatim Mathur Husyairi mengutarakan, ada beberapa persoalan yang didapat dari kunjungan. Di antaranya tentang SDM pegawai di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jatim. ”Mulai dari staf administrasi yang hanya dua orang hingga ada pengawas yang jumlahnya belum ideal,” ungkapnya.
Kemudian, porsi anggaran belum proporsional dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Bangkalan. Pelaksanaan tugas pengawas pendidikan yang tidak ideal berpotensi tidak berjalan efektif. ”Sehingga satu pengawas harus mengawasi lebih dari tujuh sekolah. Belum lagi tidak adanya uang transportasi bagi pengawas dalam melaksanakan tugas sehingga ini menjadi beban pribadi,” imbuhnya.
Karena itu, pihaknya akan meminta Dispendik Jatim lebih jeli dalam penganggaran. Dengan begitu, pelaksanaan tugas di cabang dinas maupun para pengawas bisa berjalan lebih baik dan efektif. ”Kami juga meminta sekolah ikut membenahi. Salah satunya dengan mengatrol lagi minat sekolah siswa,” sambungnya.
Beberapa status lahan pendidikan SMA dan SMK di Bangkalan masih atas nama Pemkab Bangkalan. Upaya pengalihan kepemilikan mulai dilakukan oleh Cabang Dinas Pendidikan Jatim dan Pemkab Bangkalan. ”Pemkab kan berkenan, maka nanti tinggal Dispendik Jatim yang menindaklanjuti ke BPKAD Bangkalan,” imbuhnya.
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jatim Wilayah Bangkalan Pinky Hidayati mengakui SDM pengawas SMA dan SMK belum ideal. Fungsi dan peran mereka cukup signifikan dalam peningkatan mutu pendidikan di tiap sekolah binaan. ”Mereka adalah ujung tombak,” imbuhnya.
Karena keterbatasan anggaran, pegawas tidak pernah mendapatkan dana transportasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi di sekolah. Dia mengakui cakupan tugas lebih dari yang seharusnya diemban. ”Sehingga pegawas harus mengeluarkan dana pribadi,” imbuhnya.
Karena itu, pihaknya berharap dukungan dan dorongan Komisi E DPRD Jatim dalam penambahan personel pengawas. Pihaknya juga berharap anggota DPRD Jatim asal Madura memberikan perhatian lebih dalam pengembangan dunia pendidikan di Bangkalan. ”Salah satunya dengan mengalokasikan dana hibahnya untuk lembaga-lembaga pendidikan di desa-desa itu,” harap Pinky. (jup/luq)
Editor : Berta SL Danafia