PAMEKASAN, RadarMadura.id - Sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) APBD Kabupaten Pamekasan tahun anggaran 2025 mencapai Rp 75,5 miliar. Besarannya anggaran yang tak terserap menuai sorotan dari wakil rakyat.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Pamekasan menilai, besarnya silpa mengindikasikan realisasi belanja daerah tidak berjalan optimal. Sehingga sebagian anggaran pembangunan tidak terserap sesuai rencana.
Sekretaris Fraksi PKB DPRD Pamekasan Moh. Hasyim Asyari menyatakan, penjelasan yang disampaikan dalam nota jawaban bupati atas pandangan fraksi-fraksi baru sebatas menjelaskan posisi kas daerah.
Namun belum mengungkap penyebab substansial terjadinya silpa yang besar.
”Yang menjadi pertanyaan PKB bukan di mana uang itu berada, melainkan mengapa uang itu belum berubah menjadi manfaat bagi masyarakat, ungkap Hasyim.
Realisasi belanja program tahun anggaran 2025 hanya 76,9 persen. Sehingga masih terdapat sekitar Rp 39,13 miliar anggaran pembangunan yang tidak terlaksana.
Selain itu, realisasi belanja gedung dan bangunan hanya mencapai 66,8 persen.
”Kondisi tersebut menyebabkan sekitar Rp 18,36 miliar anggaran pembangunan fisik belum terealisasi, ujarnya.
Internalnya berpandangan, persoalan utama bukan semata-mata besarnya silpa.
Melainkan belum optimalnya kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian APBD.
Karena itu, Fraksi PKB meminta pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan tata kelola keungan ke depan.
Hasyim menyatakan bahwa masyarakat tidak menitipkan pajak dan uang daerah untuk disimpan di rekening pemerintah.
Tetapi agar dapat diwujudkan menjadi pembangunan yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
”APBD tidak disusun untuk menghasilkan silpa yang besar, tetapi untuk menghadirkan pembangunan yang besar,” tegasnya.
Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman menyatakan, evaluasi terhadap serapan anggaran tahun anggaran 2025 telah dibahas bersama seluruh OPD. Hasil evaluasi tersebut menjadi bahan perbaikan agar pelaksanaan program dan penyerapan anggaran pada tahun berikutnya lebih optimal.
Adapun langkah strategis yang akan dilakukan untuk menekan tinggal silpa adalah dengan melakukan pembenahan perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
Menurutnya, kualitas perencanaan menjadi kunci agar pelaksanaan program berjalan sesuai target.
Untuk kegiatan di tahun ini semua sudah menyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.
"Kami berharap bisa terserap maksimal, dan secara bertahap sudah dimulai," pungkasnya. (lil/jup)
Editor : Amin Basiri