PAMEKASAN, RadarMadura.id - Pengawasan program makan bergizi gratis (MBG) diminta tak setengah hati.
Aktivis mendesak pemerintah mengevaluasi dan menertibkan seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Pamekasan agar pelaksanaan program berjalan sesuai aturan.
Massa yang tergabung dalam Aktivis Jagad Bersatu (AJB) mendatangi kantor Pemkab Pamekasan kemarin (9/7).
Mereka menyampaikan aspirasi terkait persoalan MBG pasca adanya menu dari SPPG Pangorayan yang dinilai tidak layak diterima para siswa.
Koordinator Aksi Syamsul Arifin menyatakan, persoalan di SPPG Pangorayan tidak boleh berhenti pada satu kasus.
Pemerintah harus menjadikannya sebagai pintu masuk untuk mengevaluasi seluruh dapur MBG di Pamekasan.
”Kami meminta seluruh SPPG diverifikasi ulang. Jangan sampai ada dapur yang beroperasi tanpa memenuhi standar operasional maupun administrasi,” tegasnya.
Pihaknya mendesak pemerintah membuka hasil evaluasi terhadap SPPG Pangorayan secara transparan.
Mulai kelayakan menu, pengelolaan limbah, legalitas operasional, hingga kesesuaian bangunan dapur dengan ketentuan yang berlaku.
Proses verifikasi dan penerbitan izin operasional juga harus diperketat. Dapur MBG yang belum memenuhi persyaratan administrasi maupun teknis diminta tidak diizinkan beroperasi.
Syamsul turut mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan praktik jual beli titik lokasi dapur MBG melalui yayasan atau pihak tertentu.
Pengawasan pelaksanaan MBG juga diminta diperkuat agar program tidak disalahgunakan.
Audiensi tersebut sejatinya dihadiri Ketua Satgas MBG Pamekasan Sukriyanto. Namun, pria yang juga Wabup Pamekasan itu berhalangan hadir sehingga diwakili Sekkab Taufikurrachman.
Di hadapan peserta audiensi, Taufik menyatakan seluruh aspirasi dari aktivis akan ditampung.
Dia berjanji menyampaikan seluruh tuntutan itu kepada Ketua Satgas MBG untuk ditindaklanjuti.
”Seluruh masukan kami terima. Nanti akan kami sampaikan kepada Kepala Satgas MBG sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut, tandasnya. (afg/jup)
Editor : Amin Basiri