PAMEKASAN, RadarMadura.id – Pemkab Pamekasan berupaya mencari jalan keluar atas antrean panjang yang terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Gerbang Salam.
Selain mengusulkan tambahan kuota, pemkab juga meminta percepatan penyaluran BBM subsidi.
Plt Kabag Perekonomian Setkab Pamekasan Moh. Syaiful Amin mengaku telah bersurat kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Langkah itu dilakukan merespons atas antrean panjang BBM subsidi, terutama solar dan Pertalite.
Hingga kini belum ada tindak lanjut atas surat tersebut. BPH Migas juga belum menyampaikan apakah usulan itu disetujui atau masih dalam proses pembahasan.
"Surat sudah kami kirim. Sampai sekarang memang belum ada tindak lanjut apakah sudah di-ACC (disetujui, Red) atau masih dalam proses," katanya Senin (6/7).
Meski begitu, berdasarkan hasil komunikasi awal membawa kabar positif. Realisasi penyaluran solar dan Pertalite di Pamekasan ternyata belum mencapai 50 persen, meski saat ini sudah memasuki semester kedua.
Karena itu, pemerintah daerah mengupayakan percepatan penyaluran kuota.
Alokasi BBM yang semula dijadwalkan disalurkan bulan depan akan digeser ke bulan ini.
Dengan skema tersebut, pasokan solar dan Pertalite di setiap SPBU diharapkan bertambah.
Langkah itu diharapkan mampu mengurangi antrean kendaraan yang dalam beberapa pekan terakhir terus mengular.
"Kami ingin menggeser alokasi bulanan agar pasokan di SPBU lebih banyak dan antrean bisa berkurang. Misalnya, kuota yang untuk Agustus dan September didahulukan agar antrean tak mengular,” jelasnya.
Baca Juga: Penerima BLT DBHCHT di Pamekasan Belum Ditetapkan, Dinsos Berdalih Melakukan Verval
Sekadar diketahui, kuota bahan bakar jenis solar untuk Pamekasan ditetapkan sebesar 36.985 kiloliter (kl). Sementara kuota untuk jenis Pertalite mencapai 75.260 kl.
Sekretaris Komisi II DPRD Pamekasan Moh. Faridi menilai, persoalan antrean tidak hanya dipicu distribusi.
Kuota solar subsidi yang diberikan pemerintah pusat juga masih jauh dari kebutuhan riil masyarakat.
Menurut dia, alokasi yang tersedia belum mampu mengakomodasi seluruh sektor pengguna BBM subsidi.
Akibatnya, nelayan hingga pelaku usaha lainnya harus berebut kuota yang sama.
”Setelah kami dalami dan lakukan evaluasi, memang antara kebutuhan dengan kuota masih cukup timpang. Kebijakan dari pusat belum memenuhi seluruh kebutuhan,” ungkapnya.
Faridi mencontohkan, sektor perikanan saja membutuhkan sekitar 60 persen dari total kuota solar subsidi yang diterima Pamekasan.
Sementara sisa kuota harus dibagi untuk sektor transportasi, pertanian, dan kebutuhan masyarakat lainnya.
”Kebutuhan nelayan diperkirakan sekitar 22 ribu kiloliter. Kalau kuotanya hanya 36 ribu kiloliter, sisanya harus dibagi untuk sektor lain. Artinya, kuota yang ada memang belum ideal," tegasnya. (afg/jup)
Editor : Hera Marylia Damayanti