PAMEKASAN, RadarMadura.id – Salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto di sektor pendidikan adalah Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT).
Program sekolah unggulan non-asrama ini dirancang untuk pemerataan akses pendidikan berkualitas dengan menghubungkan pembelajaran dari jenjang SMP ke SMA secara berkelanjutan.
Namun, realisasi program tersebut di Kabupaten Pamekasan masih menghadapi kendala utama, yakni ketersediaan lahan.
Karena persyaratan lahan yang harus dipenuhi untuk pembangunan fasilitas SNT ini minimal seluas 10 hektare.
”Kami masih mencari kira-kira lahannya dimana, karena minimal 10 hektare. Sehingga sampai saat ini kami belum mengajukan,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Pamekasan Ahmad Basri Yulianto
Namun demikian, Basri menyebut kesiapan daerah dalam menyediakan lahan menjadi faktor penting dalam menentukan realisasi program yang digagas pemerintah pusat tersebut.
Menurutnya, target pelaksanaan sangat bergantung pada kesiapan teknis pemerintah daerah.
”Ini kebijakannya umum, daerah boleh mengusulkan. Tapi kami masih mencari ketersediaan luas lahan 10 hektare itu, masih belum dapat gambarannya,” tegasnya.
Disamping itu, mengklaim Pemkab Pamekasan saat ini tengah fokus pada penyediaan lahan untuk program Sekolah Rakyat yang merupakan program prioritas lainnya presiden Prabowo di bidang pendidikan.
Menurutnya, program tersebut di Pamekasan sudah berjalan sejak 2025 dan saat ini tinggal menunggu penyediaan lahan untuk pembangunan gedung permanen.
”Ini yang masih kami dorong. Karena kami juga masih di tim untuk Sekolah Rakyat,” tegasnya.
Diketahui, Program SNT merupakan bagian dari upaya penguatan pendidikan nasional melalui konsep sekolah modern dan terpadu.
Dalam program ini, pemerintah menyiapkan pembangunan sekolah yang dilengkapi berbagai fasilitas penunjang pendidikan dalam satu kawasan terpadu.
Pada tahun 2026, pemerintah pusat disebut menargetkan pembangunan 100 SNT di berbagai daerah di Indonesia.
Berbeda dengan Sekolah Rakyat, SNT dirancang sebagai sekolah unggulan yang tidak menerapkan sistem asrama dan menyasar peserta didik dari desil 3, 4, dan 5 dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN). (lil/han)
Editor : Amin Basiri