PAMEKASAN, RadarMadura.id – Sebanyak delapan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan hingga kini belum memiliki kepala definitif. Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) tersebut belum menemui kejelasan.
Sejumlah OPD yang saat ini masih dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt) meliputi badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM), dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman (DPRKP), dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (DPUPR), badan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah (bapperida), badan penanggulangan bencana daerah (BPBD), serta dinas ketahanan pangan dan pertanian (DKPP). Selain itu, jabatan strategis lain yang juga belum terisi secara definitif adalah inspektorat serta direktur RSUD Smart Pamekasan.
Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur menegaskan bahwa pengisian JPTP secara definitif menjadi salah satu rekomendasi legislatif dalam upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, langkah tersebut penting karena berkaitan langsung dengan percepatan reformasi birokrasi serta peningkatan efektivitas pelayanan publik.
”Apalagi masih terdapat sejumlah posisi strategis seperti inspektorat dan bapperida yang masih dijabat plt. Ini harus segera didefinitifkan agar tanggung jawab dan kewenangannya menjadi lebih jelas,” ungkap Ali.
Di samping itu, legislator dari partai berlambang Kakbah tersebut juga menyampaikan sejumlah rekomendasi lain terkait percepatan reformasi birokrasi di Pamekasan. Meliputi penguatan kelembagaan yang lebih efektif dan akuntabel, hingga optimalisasi pemanfaatan teknologi guna mempercepat pelayanan publik.
”Harapan kami reformasi birokrasi harus berjalan menyeluruh. Menyentuh juga pembenahan sistem kerja dan peningkatan kualitas layanan publik,” tegsasnya.
Sementara itu, Bupati Pamekasan Kholilurrahman menegaskan komitmennya untuk segera melakukan pengangkatan JPTP yang saat ini masih pimpin Plt. Dia memastikan, dalam waktu dekat proses pengisian jabatan definitif tersebut akan segera dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku.
”Tidak terlalu lama. Bahkan nanti ada sekitar 17 hingga 20 jabatan yang akan kami usulkan dalam mutasi dan rotasi. Termasuk bapperida dan inspektorat,” pungkasnya. (lil/han)
Editor : Amin Basiri