KOTA, Jawa Pos Radar Madura – DPRD Pamekasan menggelar sidang paripurna penyampaian hasil kerja panitia khusus (pansus) pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun Anggaran 2025 kemarin (18/5).
Dalam forum tersebut, legislatif secara tegas meminta pemerintah kabupaten segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang telah disepakati.
Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur menegaskan, rekomendasi LKPj bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan catatan evaluatif atas pelaksanaan program dan penggunaan anggaran pemerintah daerah selama satu tahun anggaran berjalan.
”Rekomendasi yang disampaikan merupakan bentuk fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja eksekutif. Harapan kami, seluruh rekomendasi terhadap perbaikan penyelenggaraan pemerintah dapat ditindaklanjuti secara serius,” ucap Ali Masykur.
Pada forum paripurna tersebut, DPRD menyoroti sejumlah aspek yang masih perlu dibenahi, meliputi peningkatan ekonomi yang inklusif, penanganan kemiskinan, pengangguran terbuka, ketimpangan pendapatan, peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), hingga percepatan reformasi birokrasi dan manajemen keuangan daerah.
”Kami yakin bupati dan wakil bupati serta seluruh jajarannya mampu mengimplementasikan rekomendasi tersebut untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman menilai, masukan dari legislatif menjadi bagian penting dalam upaya perbaikan kinerja pemerintahan daerah ke depan.
Oleh karena itu, rekomendasi yang diterima akan dijadikan bahan evaluasi bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif.
”Kami siap melakukan perbaikan, sekalipun perbaikan itu dilakukan secara bertahap. Yang terpenting, perbaikan itu harus dilakukan bersama-sama antar pemangku kepentingan,” pungkasnya. (lil/yan)
Editor : Amin Basiri