PAMEKASAN, RadarMadura.id – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pamekasan kembali mengalokasikan anggaran untuk program operasi dan pemeliharaan sistem drainase perkotaan. Nominalnya setahun lebih dari Rp 572 juta.
Berdasarkan data yang dihimpun Jawa Pos Radar Madura (JPRM), anggaran jumbo tersebut terbagi ke dalam empat paket proyek.
Perinciannya, tiga paket pekerjaan konstruksi dan satu paket konsultan pengawasan (lihat grafis).
Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, anggaran yang digelontorkan untuk proyek tahun ini mengalami kenaikan.
Pada 2025, Dinas PUPR Pamekasan hanya menyediakan anggaran Rp 381.565.293.
Kabid Pengembangan Sistem Drainase Dinas PUPR Pamekasan Khairil Anwar mengeklaim alokasi anggaran untuk operasi dan pemeliharaan sistem drainase tersebut merupakan kegiatan rutin tahunan.
Tujuannya, agar infrastruktur yang membutuhkan penanganan bisa langsung digarap.
Dia mengaku bahwa tiga paket kegiatan fisik tersebut sudah sesuai dengan hasil pemetaan di lapangan.
Karena itu, alokasi anggaran yang disiapkan tidak tetap dan pemanfaatannya disesuaikan kondisi titik sasaran.
”Penentuan lokasi berdasarkan pada titik genang yang terjadi pada musim hujan kemarin. Ada datanya dan sudah kami survei,” ucap Khairil.
Sementara itu, untuk realisasi kegiatan operasi dan pemeliharaan sistem drainase perkotaan ini dilakukan secara bertahap berdasar pagu yang ada.
Yaitu, tahap satu diperuntukkan untuk kegiatan di triwulan pertama, paket dua untuk triwulan kedua, dan paket tiga untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan drainase di triwulan ketiga.
”Awalnya anggaran untuk menangani drainase perkotaan membutuhkan minimal Rp 800 juta. Tapi, yang ter-cover hanya segitu,” ujarnya.
Ketua Komisi III DPRD Pamekasan Achmad Fauzi menegaskan agar dinas terkait memanfaatkan uang ratusan juta milik rakyat tersebut secara transparan.
Sebab, setiap rupiah yang dikelola merupakan amanah publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Fauzi juga mendorong agar program operasi dan pemeliharaan sistem drainase perkotaan segera dieksekusi.
Dia mewanti-wanti agar pelaksanaan proyek fisik tidak dikerjakan di akhir tahun anggaran.
”Tujuannya, untuk menjamin keberlangsungan fungsi drainase tetap optimal, mencegah banjir, dan genangan saat musim hujan,” pungkasnya. (lil/yan)
Editor : Hera Marylia Damayanti