PAMEKASAN, RadarMadura.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan menggelontorkan anggaran ratusan juta untuk menyurvei kondisi jalan di Kota Gerbang Salam.
Program tersebut melekat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Pamekasan.
Total anggaran untuk program pemantauan kemantapan jalan tersebut mencapai Rp 483.000.000.
Dana itu tersebut dipecah menjadi enam paket kegiatan. Mulai dari Rp 30 juta hingga Rp 100 juta.
Baca Juga: Anggaran Peningkatan Infrastruktur Jalan Bertambah
Kabid Bina Marga DPUPR Pamekasan Tri Gunawan mengeklaim, survei kondisi jalan merupakan program rutin yang dilaksanakan dan dianggarkan setiap tahun.
Sedangkan tahun ini anggaran yang dikucurkan lebih besar dibandingkan 2025. Sebab, tahun lalu hanya Rp 375 juta.
”Ada penambahan untuk survei jalan poros desa. Soalnya tahun lalu tidak ter-cover, makanya tahun ini dianggarkan,” ungkap Tri.
Survei kemantapan jalan tersebut dilakukan secara merata di tiga kecamatan sebagai bagian dari upaya memperoleh gambaran riil kondisi infrastruktur di lapangan.
Sehingga, dapat diidentifikasi tingkat kerusakan, kebutuhan pemeliharaan, hingga penanganan prioritas yang harus segera dilakukan.
”Untuk survei ini, petunjuk dari kementerian dilaksanakan di akhir anggaran, sekitar Oktober dan November. Karena setiap pembangunan bisa dilihat dari hasil survei di akhir tahun, dan datanya jadi rujukan untuk penyusunan program tahun berikutnya,” tuturnya.
Tri menjelaskan, survei kondisi jalan tersebut berbeda dengan penanganan jalan rusak.
Sebab, data yang dihimpun tidak hanya mencakup ruas jalan yang butuh penanganan, tetapi juga jalan yang masih dalam kondisi mantap.
Baca Juga: Delapan Warga Sampang Dideportasi, Tiga Perempuan Dipulangkan Bersama Anaknya
Setiap segmen sepanjang 100 meter dilakukan analisis secara detail yang dilengkapi dokumentasi foto dan video.
”Itu setiap tahun diverifikasi oleh Kementerian PUPR. Semua provinsi dan kabupaten melakukan itu, karena surveinya kondisi jalan bukan penanganan,” tegasnya.
Ketua Komisi III DPRD Pamekasan Ahmad Fauzi menekankan agar survei kondisi jalan yang melekat di dinas PUPR benar-benar dilaksanakan secara maksimal dan profesional.
Kegiatan tersebut harus menghasilkan data yang akurat sebagai dasar penyusunan program pembangunan maupun pemeliharaan infrastruktur jalan di Kota Gerbang Salam.
”Hasil survei tidak boleh sekadar menjadi laporan administratif, tetapi harus menjadi rujukan utama dalam menentukan skala prioritas penanganan jalan,” pesannya. (lil/jup)
Editor : Hera Marylia Damayanti