PAMEKASAN, RadarMadura.id – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pamekasan mengalokasikan anggaran miliaran rupiah untuk belanja bahan bakar minyak (BBM) dan pelumas. Nominalnya mencapai Rp 1.078.586.900. Anggaran tersebut terbagi dalam dua paket kegiatan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun mediaini, total anggaran untuk paket dengan kode rencana umum pengadaan (RUP) 65402391 pagunya Rp 816.868.000. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi pembelian Pertalite, oli/pelumas, dan Biosolar.
Adapun spesifikasi pengadaan mencakup bahan bakar dengan research octane number (RON) 90 untuk Pertalite, oli mesin dengan spesifikasi 5W-40 kemasan 1 liter, serta Biosolar dengan cetane number (CN) 48.
Sementara itu, pada paket kedua dengan kode RUP 65404022 dialokasikan anggaran sebesar Rp 261.718.900. Anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan Dexlite, Pertalite, Biosolar, serta oli/pelumas.
Adapun spesifikasi pekerjaan meliputi bahan bakar dexlite dengan cetane number (CN) 51, Pertalite dengan research octane number (RON) 90, Biosolar dengan cetane number (CN) 48, serta oli mesin SAE 0W-40 kemasan 4 liter. “Betul. Belanja BBM dan pelumas itu untuk armada sampah,” ucap Kepala DLH Pamekasan Supriyanto.
Baca Juga: Diduga Merudapaksa Dua Murid, Polisi Tangkap Guru Ngaji
Pria berkacamata itu mengklaim, pembelanjaan rutin tersebut merupakan bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan penunjang operasional kendaraan. Dengan demikian, seluruh armada diharapkan tetap berada dalam kondisi prima sehingga mampu mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat. “Proses pembelanjaannya secara langsung,” tambahnya.
Ketua Komisi III DPRD Pamekasan Ahmad Fauzi menilai, belanja yang melekat di DLH tersebut merupakan kebutuhan rutin tahunan dalam rangka menunjang penanganan persoalan persampahan di Kota Gerbang Salam. Sarana operasional itu memang menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan layanan kebersihan berjalan optimal.
Meski demikian, dia mengingatkan agar setiap anggaran yang dikeluarkan tetap dilakukan secara cermat dan terukur. Dia menekankan, penggunaan anggaran daerah harus mengedepankan prinsip efisiensi di tengah kondisi fiskal daerah yang sedang tidak sehat.
“Pada prinsipnya belanja itu memang kebutuhan rutin. Namun, kami tetap menekankan agar DLH tidak boros dan mampu menggunakan anggaran secara efektif sesuai kebutuhan prioritas,” pesannya. (lil/yan)
Editor : Amin Basiri