PAMEKASAN, RadarMadura.id – Kelangkaan liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram atau elpiji melon kerap berulang setiap tahun.
Terutama menjelang dan setelah hari libur panjang keagamaan seperti Idul Fitri dan Idul Adha.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan.
Sebab, kelangkaan barang bersubsidi tersebut kerap diikuti dengan melonjaknya harga jual.
Karena itu, diperlukan strategi taktis terkait pendistribusi agar tidak terjadi kelangkaan.
”Kami sudah rapat koordinasi langsung melibatkan pihak Pertamina. Kelangkaan ini dimungkinkan terjadi lagi tahun depan di momen tertentu. Misalnya sebelum atau pasca hari raya dan di akhir tahun,” ujar Kabag Perekonomian Setkab Pamekasan Bachtiar Effendi.
Pihaknya juga menyoroti pola distribusi LPG melon pada periode tertentu yang bertepatan dengan hari libur panjang.
Pada kondisi tersebut, biasanya terjadi pengurangan jadwal pengiriman. Dia berharap ada skema khusus agar tidak berdampak pada berkurangnya jatah masyarakat.
”Apakah memang ada penambahan jadwal atau strategi ketika menghadapi momen-momen tertentu tersebut, sehingga bisa mengatasi potensi terjadinya kelangkaan,” ujarnya.
Sales Branch Manager Pertamina Rayon 8 Surabaya Gilang Hisyam Hasyemi tidak menampik bahwa dalam beberapa pekan terakhir terjadi kelangkaan LPG 3 kilogram dan melonjaknya harga di toko eceran.
Namun, kondisi yang terjadi di Madura tidak seburuk di luar Pulau Garam. Artinya masih terkendali.
Menjawab kondisi yang terjadi saat ini, Pertamina mengeklaim telah berupaya melakukan langkah pemulihan dengan menambah dan melakukan penyesuaian alokasi secara fakultatif.
Pihaknya minta pemkab berinisiatif mengajukan permohonan sebelum hari libur.
”Seperti bulan depan (Mei) ada tiga hari libur nasional, tepatnya pada tanggal 1, 14, dan 27. Sebagai dasar kami melakukan pengusulan, pemerintah daerah berkirim surat penambahan alokasi, bisa 500 persen untuk menyikapi potensi peningkatan kebutuhan di masyarakat,” sarannya.
Selain itu, Gilang juga menyarankan pemerintah daerah secara berjenjang melakukan edukasi kepada masyarakat agar tidak panik ketika ada informasi-informasi kelangkaan LPG bersubsidi.
Sebab, kondisi panic buying akan membuat perilaku masyarakat mengamankan stok lebih dari yang semestinya.
”Otoritas Pertamina berakhir di pangkalan. Pengecer di luar kendali kami. Aturannya tegas, pangkalan hanya boleh menyalurkan maksimal 10 persen ke pengecer, sedangkan 90 persen wajib langsung ke konsumen yang berhak,” pungkasnya. (lil/bil)
Editor : Hera Marylia Damayanti