PAMEKASAN, RadarMadura.id — Amburadulnya pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Pamekasan memantik kemarahan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) UIN Madura.
Kamis (12/3), puluhan mahasiswa turun ke jalan dan menggeruduk kantor bupati Pamekasan. Mereka menuntut penjelasan atas program yang dinilai berjalan tidak semestinya.
Berdasarkan pantauan RadarMadura.id di lapangan, suasana aksi sempat memanas. Massa yang datang dengan membawa spanduk dan poster tuntutan sempat terlibat saling dorong dengan aparat kepolisian yang berjaga di pintu gerbang kantor pemkab.
Setelah beberapa saat terjadi ketegangan, massa akhirnya berhasil merangsek masuk ke halaman kantor Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
Di tengah terik siang dan teriakan tuntutan yang menggema, kekecewaan demonstran semakin memuncak. Pasalnya, Koordinator Wilayah (Korwil) MBG maupun Satuan Tugas (Satgas) MBG Pamekasan yang ditunggu-tunggu tidak kunjung datang menemui massa untuk memberikan klarifikasi. Yang terlihat justru hanya Sekkab Pamekasan Taufikurrachman dan ditolak massa aksi.
Baca Juga: SPPG Dilarang Distribusikan Menu MBG Mentah
Sebagai bentuk protes keras, para demonstran kemudian membakar ban di halaman kantor bupati. Asap hitam membumbung ke udara, menjadi simbol kemarahan dan kekecewaan mahasiswa terhadap pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab atas amburadulnya pelaksanaan program tersebut.
Ketua Komisariat PMII UIN Madura, Arisandi menegaskan, kinerja Satgas MBG dan Korwil BGN di Pamekasan perlu dievaluasi secara serius. Dia menilai selama ini pelaksanaan program prioritas nasional di Kota Gerbang Salam menyisakan sejumlah persoalan.
Mulai terkait standar keamanan seperti izin bangunan hingga kelayakan makanan yang disalurkan kepada siswa.
”Sejumlah temuan di lapangan diantaranya terdapat dugaan dapur penyedia makanan belum memiliki Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS), dokumen legal dari dinas kesehatan, hingga perizinan lingkungan seperti AMDAL atau UKL-UPL,” ungkapnya.
Selain itu, beberapa peristiwa penyaluran menu MBG yang belakangan menyita perhatian publik dan menjadi catatan buruknya distribusi MBG di Pamekasan.
Baca Juga: Kerahkan Dua Komisi, Ketua DPRD Sumenep Bakal Sidak Dapur MBG
Salah satunya terjadi di SMAN 2 Pamekasan yang disebut menolak menu MBG karena makanan dinilai tidak layak konsumsi. Kasus serupa juga dilaporkan terjadi di wilayah Larangan Tokol dan Kadur, yang memicu kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan program tersebut.
”Kami mendesak Satgas MBG dan Korwil BGM segera melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran di masing-masing mitra SPPG yang tidak sesuai standar BGN,” tegasnya.
Selain itu, PMII UIN Madura juga meminta adanya sanksi tegas bagi mitra penyedia makanan MBG yang tidak memenuhi standar serta mendorong lembaga pengawas seperti inspektorat dan badan pemeriksa keuangan untuk turut melakukan evaluasi. Sehingga program MBG berjalan transparan dan aman bagi para penerima manfaat.
”Ini program, bukan proyek. BGN tidak boleh dijadikan ruang praktek penyalahgunaan anggaran. Sehingga merugikan keuangan negara dan juga penerima manfaat,” pungkasnya. (lil/dry)
Editor : Hendriyanto