PAMEKASAN, RadarMadura.id – Mitra satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) mendapat untung yang cukup besar dalam merealisasikan program makan bergizi gratis (MBG).
Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut, mitra SPPG mendapat insentif atau keuntungan Rp 6 juta setiap hari.
Koordinator Wilayah (Korwil) BGN Pamekasan Hariyanto Rahmansyah Tri Arif menyebutkan, SPPG mendapatkan tiga pagu anggaran selama satu periode atau 15 hari.
Hal itu meliputi belanja bahan baku, belanja operasional, dan insentif mitra.
”Anggaran Rp 15 ribu bukan murni untuk bahan baku,” ungkap Hariyanto.
Menurutnya, dari pagu anggaran tersebut, Rp 8 ribu dialokasikan untuk anggaran porsi kecil khusus penerima manfaat MBG tingkat PAUD sampai kelas III SD.
Sementara untuk sasaran kelas IV SD sampai SMA dan bumil, busui dan balita (B3) dianggarkan Rp 10 ribu.
Biaya untuk relawan, listrik, gas, dan lain sebagainya dianggarkan Rp 3 ribu. Adapun sisanya Rp 2 ribu adalah insentif yang diberikan ke mitra atau SPPG.
”Kalau dulu memang Rp 2 ribu per penerima manfaat. Sekarang tidak, hitungannya Rp 6 juta per hari,” ujarnya.
Hariyanto menyebut, kebijakan pemerintah pusat tersebut merupakan bentuk apresiasi negara kepada para mitra yang telah berkontribusi membangun SPPG.
Sebab, pembangunan dapur membutuhkan anggaran besar dan komitmen kuat untuk menyukseskan MBG.
”Mitra harus mengeluarkan biaya dapur dan isinya. Kalau dihitung-hitung sekitar Rp 1 miliar hingga Rp 3 miliar untuk menyediakan dapurnya. Sebab harus stainles semua,” ujarnya.
Dia menjelaskan, insentif yang akan diberikan pemerintah kepada para mitra berpotensi berubah.
Penyesuaian tersebut rencananya akan diselaraskan dengan hasil penilaian sesuai dengan grade setiap SPPG.
”Jadi lebih proporsional karena disesuaikan dengan kapasitas dan klasifikasi di masing-masing unit layanan,” tegasnya.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Wiraraja Madura Wilda Rasaili menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk program MBG.
Sehingga, pelaksanaannya harus transparan dan tepat sasaran.
Dia mengingatkan, tanpa kontrol yang memadai, program dengan anggaran besar sangat berpotensi memicu berbagai persoalan.
Di antaranya penyimpangan penggunaan anggaran hingga ketidaktepatan distribusi kepada masyarakat penerima program.
”Karena itu, pengawasannya perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan hingga pendistribusiannya. Tim Satgas yang dibentuk pemkab harus optimal,” pesannya. (lil/bil)
Editor : Hera Marylia Damayanti