SUMENEP, RadarMadura.id – Aktivis yang tergabung dalam Forum Kota (Forkot) Pamekasan melakukan aksi turun jalan kemarin (12/2).
Mereka menyampaikan aspirasi di depan kantor DPRD Pamekasan.
Di antara tuntutannya yakni meminta agar program pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD dikelola secara transparan.
Ketua Forum Kota (Forkot) Pamekasan Samsul Arifin menduga ada praktik tidak sehat dalam pengelolaan pokir anggota dewan tahun anggaran 2025.
Dugaan tersebut dinilai berpotensi mencederai prinsip keadilan dan akuntabilitas dalam perencanaan pembangunan daerah.
Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu dibuka secara terang berderang.
Di antaranya berkenaan dengan indikasi dugaan oknum anggota legislatif yang mengatur pengelolaan dana pokir. Selain itu, ada dugaan pokir siluman yang nilainya mencapai miliaran.
”Selanjutnya, kami akan melakukan pelaporan ke KPK. Itu komitmen kami,” ungkapnya.
Anggota DPRD Pamekasan Faridi sangat mengapresiasi atas pengawasan yang dilakukan oleh Forkot.
Legislator PKB itu menekankan agar mengadukan temuan tersebut ke Badan Kehormatan (BK) DPRD. Langkah ini penting agar temuan Forkot bisa ditindaklanjuti.
”Kalau ada temuan, apa sulitnya buat laporan ke BK, biar kami tindak lanjuti,” sarannya.
Faridi mengaku sudah konfirmasi ke sejumlah dinas terkait dugaan anggota dewan yang dianggap mengatur pengelolaan dana pokir.
”Kami sudah konfirmasi ke beberapa dinas. Semua tuduhan itu dinyatakan tidak benar,” tegasnya. (lil/bil)
Editor : Amin Basiri