PAMEKASAN, RadarMadura.id – Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Pamekasan diperketat. Aduan masyarakat terkait harga jual dan keterlambatan distribusi mendorong DPRD Pamekasan melakukan penelusuran terhadap sejumlah kios penyalur di beberapa kecamatan.
DPRD Pamekasan mencatat dua kios pupuk sempat mendapat atensi. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penjualan pupuk bersubsidi di atas harga eceran tertinggi (HET) serta keterlambatan pendistribusian kepada petani.
Sekretaris Komisi II DPRD Pamekasan Moh. Faridi mengatakan, laporan pertama berasal dari Kecamatan Pademawu. Berdasarkan aduan warga, pupuk bersubsidi diduga dijual melebihi HET.
”Namun, hasil penelusuran belum mengarah pada penindakan. Pelapor tidak memiliki bukti penebusan harga pupuk sesuai HET sebelum kebijakan penurunan HET diberlakukan pemerintah,” ujarnya.
Laporan kedua berasal dari Kecamatan Proppo dan berkaitan dengan keterlambatan distribusi pupuk subsidi. Dari hasil penelusuran, keterlambatan memang terjadi, namun tidak ditemukan unsur kecurangan.
Atas temuan tersebut, DPRD bersama instansi terkait memilih langkah sosialisasi kepada kelompok tani (poktan). Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyaluran pupuk bersubsidi berjalan tertib dan sesuai ketentuan.
Faridi menegaskan, terdapat batas kewajaran harga jual pupuk di tingkat kelompok tani. Jika ditemukan harga yang dinilai melampaui kewajaran, petani diminta segera melapor ke Komisi II DPRD Pamekasan dengan menyertakan bukti pendukung.
Menurutnya, selisih harga Rp 10 ribu hingga Rp 20 ribu per sak masih dapat ditoleransi. Selisih tersebut umumnya digunakan untuk biaya transportasi dan jasa angkut, terutama di wilayah pantura Pamekasan yang jaraknya relatif jauh dari kios.
Sebaliknya, jika jarak distribusi dari kios ke kelompok tani dekat, namun harga tetap tinggi, hal itu akan menjadi perhatian dewan. ”Kalau sudah tidak wajar, pasti kami tindak lanjuti,” tegas politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Sementara itu, terkait dugaan penjualan pupuk di atas HET dan penyaluran ke luar desa yang mencuat di Kecamatan Tlanakan, Faridi mengaku belum menerima laporan resmi. Meski demikian, pihaknya akan melakukan penelusuran.
Di sisi lain, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pamekasan Fathorrachman belum memberikan keterangan. Upaya konfirmasi Jawa Pos Radar Madura hingga berita ini ditulis belum membuahkan hasil. (afg/han)
Editor : Hera Marylia Damayanti