PAMEKASAN, RadarMadura.id - Pemkab Pamekasan dituntut bekerja lebih ekstra dan inovatif menyusul pemangkasan ratusan miliar rupiah dana transfer ke daerah (TKD) pada 2026.
Dengan demikian, APBD tahun depan diproyeksikan turun dari Rp 2,2 triliun menjadi Rp 1,8 triliun.
Pj Sekkab Pamekasan Taufikurrachman mengakui keterbatasan fiskal akan memengaruhi realisasi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 20252029.
Namun pemerintah tetap berkomitmen memfokuskan APBD 2026 pada program prioritas.
Ketika RPJMD sudah ditetapkan, berarti sudah ada komitmen untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
Tentu setiap tahun pasti ada tantangannya dan harus diselesaikan sesuai regulasi yang ada, ucapnya.
Taufik menyatakan, penyusunan anggaran berbagai program dalam RAPBD 2026 harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Sehingga, belanja yang dikeluarkan lebih tepat sasaran dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
”Setelah mengalokasikan beberapa kegiatan yang sifatnya wajib, misalnya belanja pengawai, pembayaran hutang, dan lain sebaganya.
Baru nanti difokuskan ke program prioritas yang mendukung visi dan misi bupati, terangnya.
Sebagai pucuk pimpinan di lingkungan aparatur sipil negara (ASN) Kota Gerbang Salam, Taufik berkomitmen untuk mengoordinasikan tugas dan fungsi berbagai perangkat daerah.
Sehingga, dapat mewujudkan target RPJMD. Kita lihat perkembangannya nanti seperti apa. Sembari menunggu RAPBD ditetapkan melalui paripurna, sebutnya.
Dikonfirmasi di tempat terpisah, Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur berjanji akan mengawal keterbatasan fiskal daerah agar tetap pro terhadap kepentingan rakyat.
Nantinya pembahasan akan difokuskan pada proyek pembangunan, dana desa, dan program pengentasan kemiskinan. Kami akan telaah kembali, akan dikaji per dinas, agar APBD 2026 benar-benar prorakyat, pungkasnya. (lil/yan)
Editor : Amin Basiri